Yusuf menyebutkan, data tahun 2024 yang dimilikinya, dua sumber air memiliki perbedaan yang mencolok. Ketika perizinan tahun 2017 sekitar 500 sedangkan pada tahun 2024 hanya 222,38. Kemudian mata air Cipujangga hanya 69, sedangkan diambil ke Cirebon itu sekitar 48,7 liter perdetik.
“Berarti kan habis, wajar ketika kekeringan,” ujarnya.
Langkah lanjutnya, pihaknya akan melaporkan kondisi tersebut ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, keterlibatan pemerintah provinsi diperlukan agar persoalan pemanfaatan air di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dapat ditangani secara menyeluruh dan objektif, mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah konservasi yang kewenangannya tidak hanya berada di tingkat kabupaten.
”Ini akan kami sampaikan ke Pak Gubernur, karena ini kepentingan untuk masyarakat secara keseluruhan. Tetapi yang kami harapkan, proses penyaluran harus sesuai peraturan yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap seluruh masukan dan kritik yang disampaikan, termasuk dari Aliansi Masyarakat Kuningan.
”Kami menerima saran dari teman-teman Alamku, akan segera tindaklanjuti, dan kami akan membentuk tim khusus yang akan inten berkoordinasi dengan TNGC, yang pasti itu untuk kebaikan kita semua,” ujarnya.
Pemerintah Daerah, lanjut Dian, berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan konservasi seperti TNGC. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar. (Icu)
