KUNINGAN – Persoalan klasik seputar infrastruktur pedesaan, pertanian, hingga layanan kesehatan kembali mencuat ke permukaan. Hal ini terpotret jelas saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., menggelar masa Reses III Tahun Sidang 2025–2026 di Kelurahan Cigintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.
Dalam jaring aspirasi yang berlangsung dinamis tersebut, warga Cigintung tanpa basa-basi langsung menumpahkan urusan perut dan konektivitas. Kebutuhan sarana fisik seperti perbaikan jalan usaha tani dan optimalisasi jaringan irigasi menjadi dua poin utama yang paling lantang disuarakan masyarakat setempat.
“Jalan produksi dan jaringan irigasi yang layak ini masih dianggap sebagai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara merata di lapangan. Padahal, sektor pertanian hingga kini masih menjadi tumpuan ekonomi utama bagi sebagian besar masyarakat kita,” ujar salah seorang perwakilan warga di sela-sela dialog reses.
Masyarakat Cigintung menilai, keterbatasan infrastruktur pertanian ini berdampak langsung secara sistemik: mulai dari membengkaknya biaya produksi, terhambatnya jalur distribusi hasil panen, hingga berujung pada merosotnya pendapatan riil para petani.
Merespons hal itu, warga mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menutup mata dan segera memberikan intervensi konkret. Bantuan yang diharapkan meliputi ketersediaan sarana produksi pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, serta program stimulan yang mampu mendongkrak daya saing hasil bumi lokal.
Tak hanya urusan sawah dan ladang, Hj. Ika Siti Rahmatika juga dihujani keluhan terkait kualitas pelayanan kesehatan dasar. Warga Cigintung blak-blakan menyoroti masih sulitnya akses berobat, minimnya ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, hingga respons tenaga medis yang dianggap masih perlu digenjot. Rentetan keluhan ini menjadi indikator kuat bahwa pemerataan layanan publik masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di wilayah Kuningan.
Bergeser ke sektor ekonomi kreatif, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Cigintung ikut menyuarakan kegelisahan mereka. Di tengah gempuran digitalisasi, mereka menuntut adanya program pemberdayaan dan pelatihan usaha yang berkelanjutan dari pemerintah provinsi agar produk lokal Kuningan mampu beradaptasi dan bersaing di pasar yang semakin ketat.
Mendengar rentetan jeritan hati konstituennya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Hj. Ika Siti Rahmatika, menegaskan bahwa seluruh usulan mutlak dari warga Cigintung ini tidak akan sekadar berakhir di atas kertas laporan reses.
Legislator asal Dapil Jabar XIII (Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar) ini berkomitmen penuh untuk membawa, mengawal, dan memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut ke dalam forum perencanaan serta penganggaran pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Semua usulan masyarakat Cigintung ini akan menjadi bahan perjuangan dan pengawalan ketat kami dalam proses penganggaran ke depan. Tentu, realisasinya akan disesuaikan dengan kewenangan provinsi, skala prioritas yang mendesak, serta ketentuan regulasi yang berlaku,” tegas Ika.
Bagi masyarakat Cigintung, kesuksesan agenda reses ini tidak akan diukur dari seberapa tebal dokumen laporan yang dijilid. Warga kini menunggu realisasi nyata di lapangan. Sebab, selama jalan usaha tani masih rusak, irigasi mampet, dan layanan kesehatan dikeluhkan, maka kue pembangunan daerah dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan paling mendasar dari rakyat kecil. ***
