BANJAR – Rangkaian agenda serap aspirasi kembali menelanjangi persoalan klasik di akar rumput. Potret ketimpangan pembangunan di kawasan Priangan Timur tergambar nyata saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., menggelar masa Reses III Tahun Sidang 2025–2026 di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Senin (15/6/2026).
Dalam pertemuan tatap muka yang berlangsung interaktif tersebut, warga Kelurahan Hegarsari tanpa ragu langsung memberondong legislator sayap kiri ini dengan keluhan sarana fisik. Kebutuhan terhadap infrastruktur dasar, utamanya perbaikan jalan usaha tani yang rusak parah serta jaringan irigasi yang belum optimal, mendominasi daftar tuntutan masyarakat.
Warga menilai, hambatan klasik di sektor agraria ini menjadi batu sandungan besar bagi kesejahteraan mereka. Padahal, pertanian merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Akibat rusaknya jalan produksi dan minimnya pasokan air irigasi, biaya produksi pertanian di wilayah Pataruman tetap meroket tinggi, sementara jalur distribusi hasil panen kerap kali terkendala di lapangan.
“Persoalan infrastruktur ini bukan lagi sekadar urusan pembangunan fisik di atas kertas, tetapi sudah menjadi faktor penentu mati hidupnya kesejahteraan ekonomi masyarakat desa,” cetus salah seorang tokoh masyarakat Hegarsari di hadapan sang anggota dewan.
Masyarakat mendesak agar keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap nasib petani tidak mandek pada program-program seremonial belaka. Mereka menuntut pemenuhan bantuan konkret berupa sarana produksi (saprodi), alat mesin pertanian (alsintan) modern, hingga program intensif peningkatan kapasitas petani.
Menariknya, jeritan warga Hegarsari tidak berhenti pada sektor pertanian semata. Layanan kesehatan dasar di Kota Banjar ikut mendapat sorotan tajam. Di hadapan Hj. Ika Siti Rahmatika, warga mengeluhkan akses pelayanan kesehatan yang belum merata, ketersediaan obat-obatan yang sering kali terbatas di fasilitas kesehatan, serta perlunya peningkatan respons dari tenaga kesehatan setempat.
Kondisi miris ini memperlihatkan secara benderang bahwa tantangan pembangunan di wilayah Priangan Timur masih berkutat pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup mendasar masyarakat.
Tak ketinggalan, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Hegarsari ikut menyuarakan harapan mereka. Di tengah perubahan pola pasar yang cepat dan persaingan yang kian ketat, pelaku usaha lokal menuntut pemerintah provinsi memperluas program pemberdayaan dan pendampingan usaha yang nyata agar mereka mampu bertahan sekaligus naik kelas.
Mendengar langsung potret ketimpangan yang dipaparkan konstituennya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, menegaskan komitmennya untuk pasang badan di parlemen.
Srikandi parlemen dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XIII (Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar) ini berjanji bahwa seluruh aspirasi dari Kelurahan Hegarsari akan menjadi catatan krusial yang dibawa langsung ke tahapan perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi.
“Seluruh aspirasi yang muncul di Hegarsari memiliki benang merah yang sama, yaitu dorongan agar kue pembangunan tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan ekonomi makro, tapi menyentuh kebutuhan riil masyarakat bawah. Semua ini akan kami kawal ketat dalam proses penganggaran di Bandung, disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan skala prioritas,” tegas Ika.
Bagi warga Hegarsari, pembangunan sejati bukan sekadar deretan angka statistik atau proyek fisik tanpa arah. Mereka kini menunggu hadirnya jalan tani yang layak, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta hadirnya peluang ekonomi yang mampu mendongkrak kesejahteraan keluarga secara nyata. ***
