Cikalpedia
site's logo site's logo ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s
Politik

Reses di Luragung, Ika Siti Rahmatika Soroti Pergeseran Desil dan Tunggakan BPJS Mandiri

/Dok.Ist

KUNINGAN — Perubahan status desil kesejahteraan yang tidak sesuai kondisi lapangan serta menunggaknya iuran BPJS Kesehatan segmen mandiri menjadi keluhan utama warga Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Aspirasi tersebut mengemuka dalam Reses I Tahun Sidang 2026–2027 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, di Balai Desa Luragunglandeuh, Jumat (20/11/2026).

Dalam dialog bersama warga, terungkap sejumlah keluarga yang secara faktual masih prasejahtera justru tercatat mengalami kenaikan peringkat desil. Pergeseran data tersebut mengancam terputusnya akses bantuan pangan, bantuan pendidikan, hingga jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.

Persoalan lain dialami warga peserta BPJS Kesehatan mandiri yang tidak lagi sanggup membayar iuran bulanan akibat penurunan kondisi ekonomi keluarga. Akumulasi tunggakan membuat status kepesertaan mereka nonaktif sehingga kesulitan mengakses layanan medis saat sakit. Warga berharap ada keringanan pelunasan tunggakan sekaligus peluang beralih ke segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Jangan sampai masyarakat yang kondisi ekonominya masih sulit justru kehilangan hak mendapatkan bantuan karena data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pemutakhiran harus dilakukan secara faktual dan melibatkan pemerintah desa agar bantuan sosial maupun jaminan kesehatan benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” ujar Ika (catatan: pastikan kutipan telah dikonfirmasi).

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="1" judul="Baca Juga:"]

Dorong Sosialisasi Program REHAB dan Proteksi Pedagang Kecil

Merespons keluhan tersebut, hasil reses merekomendasikan pemerintah desa bersama dinas terkait rutin menggelar verifikasi serta validasi faktual melalui Musyawarah Desa (Musdes) guna mengoreksi data desil yang meleset.

Untuk mengatasi kepesertaan mandiri yang terblokir tunggakan, Ika mendorong gencarnya sosialisasi Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) milik BPJS Kesehatan agar warga dapat mencicil tunggakan sesuai kemampuan. Setelah status kepesertaan pulih dan kondisi ekonomi terverifikasi layak, pemerintah daerah diharapkan membantu pengusulan peralihan ke segmen PBI Daerah maupun PBI Pusat sesuai ketentuan.

Selain jaminan sosial, warga Luragunglandeuh turut menitipkan aspirasi terkait perbaikan jalan lingkungan, dampak cuaca panas ekstrem, penguatan koperasi desa, serta perlindungan pedagang kecil dari persaingan toko swalayan modern. Seluruh masukan warga tersebut dihimpun sebagai pokok pikiran DPRD Jawa Barat untuk dikoordinasikan bersama perangkat daerah terkait. (ali)

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="2" judul="Baca Juga:"]