CIAMIS — Aspirasi masyarakat Desa Cipaku, Kabupaten Ciamis, mengemuka dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE. Berbagai isu strategis disampaikan warga, mulai dari penguatan identitas desa, pelaksanaan program nasional, hingga persoalan bantuan sosial dan layanan publik.
Dalam dialog terbuka bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, serta warga setempat, Hj. Ika mencatat sedikitnya enam persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satu aspirasi yang paling menonjol adalah keinginan agar Desa Cipaku memiliki ciri khas yang merepresentasikan identitas desa.
“Warga berharap adanya gapura atau ikon desa yang bisa menjadi simbol kebanggaan sekaligus penanda wilayah. Ini bukan sebatas pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut jati diri dan citra desa,” ujar Ika saat ditemui usai kegiatan, Senin (19/1/2026).
Selain identitas desa, masyarakat juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah warga mengusulkan agar bantuan tersebut dialihkan dalam bentuk tunai. Namun dalam forum tersebut ditegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mekanisme dan bentuk bantuannya tidak dapat diubah oleh pemerintah daerah maupun desa.
“Yang perlu dilakukan adalah sosialisasi yang utuh agar masyarakat tidak salah paham. Program ini sudah diatur pusat dan harus kita kawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” kata politisi perempuan dari daerah pemilihan Kuningan – Ciamis – Banjar – Pangandaran itu.
Isu lain yang mencuat adalah penyaluran dana pendidikan. Masyarakat meminta adanya perhatian serius terhadap lembaga pendidikan, khususnya terkait dugaan pemangkasan dana oleh oknum tertentu sehingga dana yang diterima sekolah tidak sesuai dengan alokasi pemerintah.
Menanggapi hal itu, Ika menegaskan pentingnya pengawasan berlapis. “Dana pendidikan adalah hak anak-anak kita. Jika ada penyimpangan, harus ditindak tegas. Ini menjadi catatan serius untuk kami teruskan ke pemerintah provinsi dan instansi terkait,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, warga mengusulkan percepatan perbaikan Jalan Usaha Tani dan jaringan irigasi yang dinilai vital bagi produktivitas pertanian desa. Kelompok Wanita Tani (KWT) juga menyampaikan kebutuhan dukungan berupa bibit serta jaminan harga hasil pertanian agar usaha mereka memberikan keuntungan yang layak.
Masalah data bantuan sosial (bansos) turut menjadi sorotan. Warga menilai data penerima belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Mereka meminta pendataan ulang secara terbuka agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Validasi data adalah kunci. Kalau datanya tidak akurat, sebaik apa pun programnya tidak akan dirasakan masyarakat yang berhak,” ujar Ika.
Sementara di bidang layanan kesehatan, masyarakat mendorong optimalisasi kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Masih ditemukan warga yang belum terdaftar maupun belum memahami prosedur pemanfaatannya.
Dalam rekomendasinya, Hj. Ika meminta pemerintah desa dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari perencanaan pembangunan desa, pengawasan dana publik, hingga pembaruan data sosial secara partisipatif.
“Pengawasan ini bukan sekadar mendengar keluhan, tapi memastikan aspirasi masyarakat menjadi dasar kebijakan. Negara harus benar-benar hadir sampai ke desa,” tegasnya.
Kegiatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari fungsi DPRD Jawa Barat dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak pada kebutuhan riil masyarakat desa. (ali)
