KUNINGAN – Persoalan infrastruktur, ancaman bencana, hingga pengelolaan sampah menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah di lingkungan BTN Cigugur, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Sabtu (27/6/2026).
Dalam dialog bersama warga, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menerima berbagai keluhan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait.
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah kondisi jalan lingkungan di kawasan BTN Cigugur yang mengalami kerusakan cukup parah. Jalan yang menjadi akses utama aktivitas masyarakat dipenuhi lubang dan permukaannya mulai mengelupas sehingga membahayakan pengguna jalan, terutama saat hujan maupun pada malam hari.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keselamatan pengguna jalan. Perbaikan jalan lingkungan harus menjadi prioritas agar aktivitas warga kembali nyaman dan aman,” ujar Ika saat meninjau lokasi.
Selain infrastruktur jalan, Ika juga meninjau kawasan sabuk hijau di sekitar Taman Hutan Kota Bungkirit yang berada di perbatasan Kelurahan Cigugur dan Kelurahan Kuningan. Di lokasi tersebut terdapat sedikitnya tiga titik saluran air yang mengalami kerusakan akibat longsor.
Jebolnya saluran air dan amblesnya kirmir diduga dipicu tingginya debit air serta berkurangnya daerah resapan akibat perubahan tata guna lahan. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi air bersih ke permukiman warga di wilayah bawah terganggu.
Warga pun berharap pemerintah segera melakukan penanganan darurat karena khawatir terjadi longsor susulan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat maupun merusak infrastruktur di sekitarnya.
Menurut Ika, persoalan tersebut membutuhkan langkah cepat melalui koordinasi lintas instansi, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), agar kerusakan tidak semakin meluas.
Di sisi lain, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian dalam agenda reses tersebut. Meski kawasan BTN Cigugur telah memiliki sistem pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat, masih ditemukan sejumlah titik penumpukan sampah liar di wilayah lain Kelurahan Cigugur.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah daerah, kata Ika, harus hadir melalui edukasi yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung, serta optimalisasi layanan pengangkutan sampah.
“Partisipasi masyarakat sangat penting, tetapi pemerintah juga harus hadir melalui regulasi, edukasi, penyediaan tempat pembuangan sementara, hingga armada pengangkut sampah yang memadai. Jangan sampai persoalan sampah berkembang menjadi masalah kesehatan lingkungan,” tegasnya.
Melalui kegiatan penyerapan aspirasi tersebut, Ika menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat ke tingkat pembahasan bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, sehingga solusi yang diharapkan warga dapat segera direalisasikan. ***
