“Kami dari Pemerintah Daerah tidak akan mempersulit perizinan PBG maupun medical check up. Silakan dilengkapi agar usaha ini berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Sorotan paling tajam diarahkan pada persoalan IPAL. Menurut Uu, banyak SPPG yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah cair yang layak. Kondisi ini dinilai berisiko mencemari lingkungan, terutama jika dapur berada di kawasan sensitif.
Ia mencontohkan SPPG Kadugede yang lokasinya berdekatan dengan area persawahan. “Kalau limbah tidak dikelola dengan baik, saya khawatir akan mengganggu sawah. Padahal sawah adalah lahan yang dilindungi karena menjadi sumber produksi beras,” kata dia.
Karena itu, Ketua Satgas secara langsung menegur pengelola SPPG agar segera membangun IPAL sesuai standar kesehatan. Ia juga menetapkan tenggat waktu agar proses pengurusan PBG segera dilakukan dan ditargetkan rampung dalam bulan ini.
Langkah tegas Satgas MBG ini menandai keseriusan Pemkab Kuningan memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan tidak hanya cepat, tetapi juga aman, tertib, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tampaknya tak ingin program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat ini justru meninggalkan persoalan baru di kemudian hari. (ali)
