Mang Ewo juga mengingatkan agar para birokrat tidak memaknai perpindahan jabatan sebagai bentuk hukuman. Menurutnya, persepsi semacam itu justru mencerminkan cara pandang lama dalam birokrasi.
“Kadang ada yang merasa sudah nyaman di satu posisi, lalu ketika dipindah ke jabatan yang dianggap kurang bergengsi, muncul rasa kurang beruntung. Padahal bisa jadi itu bagian dari penugasan strategis yang lebih dibutuhkan organisasi,” katanya.
Ia menilai, tantangan birokrasi saat ini bukan semata soal jabatan, melainkan kemampuan beradaptasi dan bekerja lintas sektor. Rotasi, kata dia, bisa menjadi momentum memperkaya pengalaman sekaligus memperkuat koordinasi antardinas.
Di sisi lain, Mang Ewo berharap proses mutasi tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan meritokrasi. Transparansi dan objektivitas dinilai penting agar publik melihat penyegaran jabatan sebagai upaya peningkatan kinerja, bukan sekadar pergantian personal.
“Yang terpenting adalah hasil akhirnya. Apakah setelah mutasi pelayanan publik lebih baik, program prioritas berjalan lebih cepat, dan kepercayaan masyarakat meningkat. Itu ukurannya,” ujar dia.
Menjelang Ramadan, suhu politik birokrasi memang terasa menghangat. Namun seperti ditegaskan Mang Ewo, mutasi adalah keniscayaan dalam organisasi pemerintahan. Pada akhirnya, bukan siapa yang bergeser, melainkan bagaimana kinerja pemerintahan setelah pergeseran itu yang akan dinilai publik. (ali)
