Cikalpedia
site's logo site's logo ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s
Kuningan

Tanpa Sepengetahuan Dinsos, Bantuan Iuran Kesehatan 12.523 Warga Kuningan Dihapus

Gambar Kartu Indonesia Sehat (KIS)

KUNINGAN – Sebanyak 12.523 warga Kabupaten Kuningan tercatat terdampak pengurangan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) per 1 November. Kebijakan tersebut membuat ribuan warga kehilangan akses layanan kesehatan gratis yang sebelumnya mereka peroleh melalui program jaminan kesehatan pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Tatiek Ratna Mustika, mengungkapkan bahwa persoalan utama saat ini bukan hanya banyaknya peserta yang dinonaktifkan, tetapi juga ketidakjelasan data penerima yang terdampak kebijakan tersebut.

Menurut Tatiek, pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa saja warga yang masuk dalam daftar penonaktifan maupun alasan masing-masing peserta terkena pengurangan kuota. Bahkan, warga yang berada pada desil kesejahteraan rendah pun berpotensi terdampak.

“Masalahnya adalah ketika 12.523 itu tidak tahu siapa-siapa saja. Ketika pas sakit mau dipakai, ternyata tidak bisa aktif,” ungkap Tatiek, Rabu, (11/11/2026).

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="1" judul="Baca Juga:"]

Ia menjelaskan, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kuningan sebenarnya sudah mencapai sekitar 94 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta baru berada di angka 71 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam upaya optimalisasi layanan jaminan kesehatan di daerah.

Tatiek menyebutkan, kebijakan pengurangan kuota PBI-JKN merupakan keputusan pemerintah pusat yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan diarahkan agar sebagian peserta beralih menjadi peserta mandiri.

Di sisi lain, masyarakat yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaan PBI-JKN tidak serta-merta dapat memperoleh bantuan tersebut. Dinas Sosial hanya memiliki kewenangan mengusulkan kembali warga yang memenuhi persyaratan, khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 sampai 5.

Namun, proses pengusulan tersebut masih menghadapi kendala karena belum adanya persetujuan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Sementara itu, jumlah warga yang mengajukan permohonan reaktivasi juga cukup banyak.

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="2" judul="Baca Juga:"]

“Kewenangan Dinsos itu hanya bisa mengusulkan. Kita lihat dulu desilnya. Kalau memang memenuhi, kita arahkan untuk diusulkan kembali. Tetapi yang masuk saja antreannya sudah lumayan banyak dan belum ada persetujuan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Alternatif melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pun dinilai belum sepenuhnya mampu menjadi solusi. Pasalnya, bantuan Jamkesda memiliki keterbatasan pembiayaan, yakni maksimal Rp5 juta untuk biaya pengobatan. Jika biaya perawatan melebihi nominal tersebut, kekurangannya harus ditanggung pasien atau keluarganya.

Tatiek menambahkan, peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan JKN setelah kehilangan status PBI dapat mengaktifkan kepesertaan melalui jalur mandiri dengan membayar iuran sendiri.

Meski demikian, terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan reaktivasi dilakukan lebih cepat, terutama bagi pasien dengan penyakit yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dan mendesak, seperti pasien yang harus menjalani cuci darah.

Di tengah berbagai keluhan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Kuningan mengaku telah menyampaikan aspirasi terkait persoalan tersebut dalam sejumlah forum pertemuan dengan pemerintah pusat, termasuk melalui jalur koordinasi dengan Kementerian Sosial.

Namun, hingga kini belum ada kebijakan lanjutan yang memberikan perubahan terhadap mekanisme pengurangan kuota maupun proses reaktivasi peserta terdampak.

Sebagai penutup, ia menegaskan, pihaknya bersama instansi terkait, termasuk BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan, terus melakukan sosialisasi agar masyarakat rutin memeriksa status kepesertaan JKN. (Icu)