KUNINGAN – Maret 2026 diprediksi bakal menjadi bulan paling “berdarah” bagi kas daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan. Bagaimana tidak, gelombang belanja pegawai, rapel Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga kewajiban operasional diproyeksikan bakal menyedot anggaran hingga Rp180 miliar hanya dalam tempo 30 hari.
Di tengah tekanan fiskal yang mencekik itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, justru memasang badan. Dengan nada setengah berseloroh namun sarat keseriusan, ia bahkan berkelakar mempertaruhkan kumis dan jenggotnya sebagai jaminan bahwa seluruh kewajiban tersebut akan beres tepat waktu tanpa harus menambah utang baru.
Puncak Gunung Es Belanja Pegawai
Deden menjelaskan bahwa lonjakan ini bukanlah akibat pembengkakan anggaran yang tidak terencana, melainkan karena pola pembayaran yang menumpuk di satu periode. Bulan depan, selain gaji reguler, Pemkab harus mencairkan gaji ke-14 serta TPP ganda (termasuk TPP ke-14).
“Belanja pegawai saja mendekati Rp90 miliar. Jika ditambah TPP dua kali dan biaya operasional seluruh SKPD, angka Rp180 miliar itu nyata di depan mata,” ujar Deden saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/2/2026).
Kondisi kian menantang lantaran skema transfer dari pusat kini berubah. Gaji ke-14 tak lagi datang sebagai transfer tambahan, melainkan sudah “dibenamkan” di dalam Dana Alokasi Umum (DAU) induk sejak awal tahun. Artinya, daerah dipaksa harus lebih piawai memutar otak dalam mengelola cashflow.
Emansipasi Fiskal: Menolak Pinjaman Jangka Pendek
Satu hal yang ditegaskan Deden yaitu Kuningan tidak akan kembali ke pola lama dengan mengajukan pinjaman jangka pendek untuk menutupi kebutuhan gaji. Ia menilai beban bunga pinjaman justru akan menjadi parasit yang memakan ruang fiskal di masa depan.