“Kami berkomitmen tidak menambah utang baru. Strateginya adalah pengendalian belanja sejak Januari dan memprioritaskan kewajiban pokok. Kami ingin kas daerah sehat secara mandiri,” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas, BPKAD telah melakukan “ikat pinggang” pada pengeluaran non-mendesak di awal tahun sambil menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Target Cair Sebelum 10 Maret
Deden meyakini bahwa menyiramkan uang dalam jumlah besar ke kantong para ASN sebelum periode mudik Lebaran bukan sekadar memenuhi hak pegawai, melainkan strategi ekonomi makro. Jika likuiditas tinggi di tangan masyarakat, roda ekonomi lokal akan berputar lebih kencang.
“Kita pastikan akan bayarkan sebelum tanggal 10 Maret. Tujuannya agar perputaran uang terjadi di Kuningan. Kalau uang beredar cepat, usaha kecil bergerak, daya beli naik. Jadi, tidak benar kalau serapan APBD lambat itu menguntungkan,” jelas Deden.
Klarifikasi TPP Pejabat
Menutup perbincangan, Deden juga meluruskan isu miring mengenai besaran TPP pejabat daerah yang belakangan liar diperbincangkan publik. Ia menegaskan struktur TPP bukan angka “titipan” atau subjektif, melainkan hasil perhitungan teknis yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta regulasi yang ada.
Bagi Deden, bulan Maret bukan hanya soal angka di buku besar, melainkan ujian disiplin manajerial. Dan bagi para ASN dan warga kuningan, ini adalah penantian apakah janji “sebelum tanggal 10” tersebut akan terealisasi tanpa harus mengorbankan stabilitas fiskal jangka panjang. (ali)