KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan bereaksi keras terhadap spekulasi yang menyebut kondisi keuangan daerah tengah dalam situasi kritis. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, H. Deden Kurniawan Sopandi, menegaskan bahwa hingga triwulan pertama tahun anggaran 2026, indikator fiskal daerah dalam kondisi sehat dan terkendali.
Klarifikasi ini muncul untuk meluruskan persepsi publik terkait pembatasan mekanisme Ganti Uang (GU) di awal tahun yang sempat diisukan sebagai tanda “darurat anggaran”.
Pengaturan Ritme Belanja, Bukan Krisis
Deden menjelaskan bahwa penyerapan anggaran pada triwulan pertama memang diatur secara ketat melalui Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Penyerapan Dana (RPD). Hal ini dilakukan agar ritme belanja daerah tetap sinkron dengan arus pendapatan.
“Situasi ini murni masalah pengaturan teknis penyerapan anggaran di awal tahun. Pada Januari, fokus kita memang pada penatausahaan administrasi dan pembayaran gaji pegawai. Memasuki Februari, OPD sudah mulai menyerap anggaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) untuk kebutuhan operasional dasar,” ujar Deden, Rabu (11/3/2026).
Ia menambahkan, setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tuntas, proses penyerapan GU oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan kembali berjalan normal sesuai rencana kas yang telah ditetapkan.
Bantah ‘Aksi Geser’ Anggaran untuk THR