
KUNINGAN — Persoalan data jaring pengaman sosial kembali mencuat di wilayah perdesaan Kabupaten Kuningan. Sejumlah warga kurang mampu di Desa Gunung Manik, Kecamatan Ciniru, mengeluhkan terputusnya bantuan sosial (bansos) secara sepihak hingga penonaktifan mendadak kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Persoalan krusial tersebut menjadi temuan lapangan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, saat menggelar agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Gunung Manik, Senin (9/11/2026).
Ika mengungkapkan, banyak warga prasejahtera yang sebelumnya rutin menerima bansos mendadak terdepak dari daftar penerima tanpa sosialisasi yang jelas. Kondisi diperparah ketika warga baru menyadari kartu BPJS PBI mereka tidak aktif justru saat membutuhkan tindakan medis darurat.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan haknya akibat perubahan administratif semata. Data penerima bansos dan BPJS PBI harus benar-benar mencerminkan kondisi faktual ekonomi warga di lapangan,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Desak Mekanisme Fast Track Reaktivasi dan Posko Pengaduan
Imbas penonaktifan kepesertaan PBI tersebut, warga kurang mampu yang jatuh sakit terpaksa berobat menggunakan jalur pasien umum dengan biaya mandiri. Hal ini kian mencekik kondisi finansial keluarga prasejahtera di kawasan pelosok Ciniru.
Menyikapi temuan tersebut, Ika mendesak Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk membuka posko pengaduan serta menyediakan mekanisme percepatan (fast track) reaktivasi kepesertaan BPJS PBI, khususnya bagi warga yang masuk kategori darurat medis.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui Musyawarah Desa (Musdes) agar penetapan desil kesejahteraan tidak memicu ketidakadilan di tingkat akar rumput.
“Harus ada kolaborasi konkret antara Pemkab Kuningan, pemerintah desa, dan instansi terkait. Persoalan pemutakhiran data bansos maupun kepesertaan BPJS harus diselesaikan cepat agar warga rentan tidak terus dibelit ketidakpastian,” pangkasnya. (ali)


