“Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi,” ujarnya.
Bansos Harus Tepat Sasaran, Bukan Jadi Celah Pelanggaran
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bansos.
Menurutnya, pemerintah harus menjamin bansos hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Bansos itu untuk rakyat miskin dan rentan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal seperti judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.
Ia menambahkan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu bersinergi membongkar jaringan judi online secara menyeluruh, termasuk jalur transaksi keuangan, rekening palsu, hingga pelaku jual beli data pribadi.
“Sudah saatnya penanganan judi online tidak hanya di permukaan. Ini menyangkut moral, ekonomi rumah tangga, keamanan data, dan tatanan sosial,” tutupnya.
Sumber : dpr.go.id
