KUNINGAN – Di tengah meningkatnya belanja daerah Kabupaten Kuningan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melontarkan kritik tajam atas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Sorotan utama ditujukan pada rendahnya porsi belanja modal dan dominasi belanja pegawai yang dinilai tidak mencerminkan orientasi pembangunan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum resmi, realisasi belanja daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp2,87 triliun, meningkat dibanding dua tahun sebelumnya. Namun, dari total itu, belanja operasi menghabiskan porsi terbesar yakni Rp2,02 triliun atau sekitar 72 persen. Sementara belanja modal hanya menyentuh angka Rp335,10 miliar atau 10,45 persen lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat yang mencapai 12,07 persen.
“Kondisi ini menggambarkan rendahnya keberpihakan anggaran pada publik dan masih kuatnya kecenderungan belanja konsumtif dibanding produktif,” tegas Jubir Fraksi PKB, H. Uci Suryana
Yang paling disoroti adalah belanja pegawai yang pada 2024 mencapai Rp1,25 triliun, naik dari tahun sebelumnya. “Ini bukan hanya membebani fiskal, tapi juga mencerminkan struktur birokrasi yang gemuk,” jelasnya.
Tak hanya soal struktur, Fraksi PKB juga menyinggung soal efektivitas penggunaan anggaran. Dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terdapat sejumlah temuan terkait pengelolaan anggaran, termasuk penggunaan dana di BLUD RSUD 45 Kuningan sebesar Rp3,78 miliar yang dinilai tidak relevan dengan kegiatan operasional.
Fraksi PKB menilai, praktik semacam ini tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, tapi juga berisiko memicu sanksi penundaan transfer dana dari pusat. Terlebih, ada indikasi penggunaan kas yang tidak sesuai peruntukan hingga Rp25,57 miliar.
Di sisi lain, belanja barang dan jasa justru menurun tajam hanya terealisasi 78,99 persen dari anggaran. Sebaliknya, belanja hibah menunjukkan tren meningkat. Tahun 2024, hibah yang disalurkan mencapai Rp102,20 miliar, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Fraksi PKB mendesak agar penyaluran hibah, terutama yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), mengacu pada ketentuan PMK dan Perbup. “Transparansi dan ketepatan sasaran menjadi penting untuk menjaga trust publik,” ujarnya.
Temuan BPK lainnya terkait sisa utang belanja daerah periode 2018–2023 yang belum juga dibayar hingga akhir 2024, sebesar Rp57,55 miliar. Selain itu, terjadi kesalahan penganggaran pada 39 BLUD yang menyebabkan perlu dilakukan reklasifikasi sebesar Rp17,42 miliar.
Hal ini, menurut Fraksi PKB, menjadi preseden buruk. “Ketika pos PAD tidak mencerminkan realitas fiskal, maka perencanaan menjadi bias. Ini harus dikoreksi menyeluruh,” tukasnya.
Di penghujung pernyataannya, Fraksi PKB mendesak agar TAPD bersama seluruh SKPD melakukan introspeksi serius dan reformasi tata kelola anggaran. “Sudah saatnya APBD Kuningan disusun bukan sekadar untuk menjaga roda birokrasi berjalan, tapi untuk menjawab kebutuhan dan hak masyarakat secara nyata,” tegasnya. (red)
