KUNINGAN – Kelanjutan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan dalam menyikapi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dua anggota DPRD Kuningan kembali dipertanyakan mahasiswa.
Fillah Ahmad Fuadi, salah satu mahasiswa Universitas Kuningan menilai BK DPRD lamban dan tidak tranparan. Bahkan Ia menyebut, BK lumpuh dan tidak berani menghadapi dua kader yang sekaligus elit partai besar tersebut.
“Ini sangat kontras dengan sikap keras BK saat menangani kasus dugaan pelanggaran etik serupa yang melibatkan inisial “R”,” tuturnya, Selasa (1/7).
Para politisi, lebih lagi elit partai besar dan mengusung simbol-simbol agama, menurutnya, harus menjadi teladan dalam menjaga integritas lembaga legislatif. Demikian pula BK DPRD, harus lebh agresif menunjukkan sikap tegas menjaga mawrah tersebut dan membuka informasi resmi terkait penanganannya kepada public.
“Ketika berhadapan dengan elit partai, BK DPRD seolah tak berkutik. Ini preseden buruk dan bisa mencoreng citra serta marwah lembaga DPRD,” tegas Fillah.
