KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, tetapi karena muncul wacana akan digelar kembali open bidding untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
Yang menjadi perbincangan, jauh sebelumnya sudah pernah dilakukan mekanisme yang sama. Bahkan sudah menghasilkan tiga nama secara berurutan dan diumumkan ke publik. Tidak sedikit uang rakyat yang dipakai untuk proses itu, jumlahnya nyaris tembus 500 juta atau setengah milyar rupiah.
“Sekarang mau dilakukan open bidding lagi untuk tujuan yang sama. Sementara tidak ada kejelasan terhadap hasil open bidding yang sebelumnya dilakukan secara resmi oleh pemerintah daerah. Ini penghinaan terhadap akal sehat,” tutur aktivis Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Sadam Husen, Sabtu (5/7)
Menurutnya, yang lebih menyedihkan ketika diketahui bahwa proses open bidding tersebut menghabiskan anggaran rakyat hampir setengah miliar rupiah. Dana yang tidak kecil itu, apalagi dalam situasi fiskal daerah yang serba terbatas, tidak selayaknya dihabiskan untuk menutupi hasrat pribadi atau golongan.
“Prosesnya juga sudah melibatkan panitia seleksi, lembaga assessment, uji kompetensi, dan publikasi. Semua dilakukan atas nama transparansi dan profesionalisme. Jika dilakukan ulang, ini pemborosan,” tuturnya.
Sadam juga menyayangkan ada pelaksanaan open bidding tetapi hasilnya tidak dipakai. Menurutnya, jika benar kemudian akan dilakukan open bidding ulang, maka tahapan tersebut dinilai sebagai formalitas untuk mengelabui publik, sementara jabatannya tetap saja dibagi-bagi atas dasar kedekatan dan kompromi politik.
