KUNINGAN – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan pulang dengan tangan hampa setelah upaya beraudiensi dengan Bupati pada Jumat, (29/8/2025). Alih-alih mendapat ruang dialog soal darurat LGBT, miras, dan narkoba, forum ini justru merasa dipermainkan oleh birokrasi yang semrawut dan ketidakhadiran sang kepala daerah.
Upaya audiensi sudah dimulai sejak 15 Agustus, ketika FMPK mengirim surat permohonan resmi. Tak ada balasan. Surat kedua dilayangkan seminggu kemudian. Baru pada 27 Agustus datang jawaban, bukan lewat surat resmi, melainkan pesan singkat WhatsApp dari ajudan Bupati. Forum diminta hadir hari itu juga pukul 15.00 WIB. Permintaan yang ditolak, karena waktu terlalu mepet untuk mengkonsolidasikan ulama, tokoh masyarakat, MUI, akademisi, hingga ormas yang tergabung dalam forum.
Sehari kemudian Pemda mengirim undangan resmi, audiensi dijadwalkan Jumat, pukul 13.30 WIB. Informasi segera tersebar lewat undangan digital. Namun beberapa jam kemudian, jadwal kembali diubah menjadi pukul 09.00 WIB. FMPK menolak, tetap berpegang pada jadwal semula.
Pada hari pelaksanaan, massa dan undangan hadir di Pendopo. Tapi mereka kembali dipusingkan dengan kabar bahwa lokasi dipindah ke kompleks Sekda di Kuningan Islamic Center. FMPK memilih bertahan di Pendopo. Audiensi akhirnya dibuka oleh Staf Ahli Bupati Elon Carlan. “Berkali-kali kami mohon maaf atas perubahan jadwal yang mendadak,” katanya.
Kekecewaan memuncak saat terungkap bahwa Bupati mendadak pergi ke Indramayu. Wakil Bupati yang diminta menggantikan pun baru diberi tahu dua jam sebelum acara. Pertemuan hanya berlangsung lima menit sebelum peserta bubar.
Sekretaris FMPK, Luqman Maulana, menyebut sikap Pemda mencerminkan minimnya empati.“Ini bukan formalitas. Kami tak sedang mengemis bantuan, melainkan membawa keprihatinan atas krisis moral yang makin masif. Tapi yang kami terima justru sikap tak menghargai,” ujarnya.
