Kuningan Darurat Moral: FMPK Desak Bupati Tegas Atasi LGBT, Miras, dan Narkoba

KUNINGAN – Audiensi antara Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) dengan Bupati Kuningan akhirnya terlaksana setelah sebelumnya sempat tertunda. Pertemuan berlangsung di Ruang Linggarjati, Pendopo Bupati, Senin malam, (1/9/2025).

Dialog ini menjadi kelanjutan dari kekecewaan publik. Pada Jumat, 29 Agustus 2025 lalu, FMPK gagal bertemu dengan Bupati karena perubahan jadwal mendadak. Mereka menilai pemerintah daerah ingkar janji dan mempermainkan publik.

Kali ini, forum berjalan lebih kondusif. Isu yang diangkat pun bukan perkara kecil, yaitu merebaknya komunitas LGBT, maraknya peredaran minuman keras, hingga narkoba yang disebut kian meresahkan masyarakat.

“Masalah ini bukan lagi isu pinggiran, tapi darurat sosial yang mengancam masa depan generasi muda,” kata Ustadz Luqman Maulana, perwakilan FMPK, membuka audiensi.

Bupati mengakui perlunya langkah cepat. Namun FMPK menekankan agar respons pemerintah tidak berhenti pada seremoni, melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret.

Perwakilan BNN Kuningan, dr. Indra, menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh. “Banyak korban rehabilitasi datang bukan hanya dengan trauma psikologis, tapi juga penyakit bawaan seperti HIV. Tanpa integrasi medis, psikoterapi, dan spiritual, hasil rehabilitasi tak akan optimal,” ujarnya.

Rekomendasi Strategis

Audiensi menghasilkan sejumlah usulan strategis, di antaranya:

• Pendirian rumah singgah atau rumah taubat di belakang UPTD PPA.
• Penyusunan regulasi baru berbasis naskah akademik, dengan pendekatan preventif, rehabilitatif, dan represif.
• Penerapan kurikulum budi pekerti di sekolah, pesantren, dan kampus.
• Pembentukan satgas pengawasan ruang publik dan tempat hiburan malam.
• Program parenting Islami untuk memperkuat keluarga.
• Gerakan moral dan spiritual daerah sebagai benteng sosial.

Kesepakatan juga menetapkan evaluasi berkala setiap enam bulan.

Janji atau Realisasi?

Meski banyak gagasan mengemuka, keraguan publik belum hilang, apakah rekomendasi itu benar-benar akan ditindaklanjuti atau hanya berhenti di catatan rapat?

FMPK menegaskan akan terus mengawal kebijakan. Mereka bahkan siap turun kembali ke jalan jika aspirasi masyarakat diabaikan.

Audiensi malam itu menjadi bukti tekanan masyarakat sipil mampu membuka ruang dialog dengan pemerintah. Namun pekerjaan rumah masih menumpuk, merumuskan kebijakan tegas, memastikan implementasi, dan menyelamatkan Kuningan dari gelombang darurat moral.

“Kuningan harus segera memilih, menutup mata atau bergerak bersama menyelamatkan generasi,” ujar Ustadz Luqman di penghujung audiensi. (ali)