KUNINGAN – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (RAPBD) tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kuningan, Selasa, (7/10/2025).
Didit Pamungkas, selaku juru bicara Fraksi Golkar menyampaikan tiga bahasan pokok, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi Golkar menilai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan pemerintah hanya bertumpu pada pajak. Pihaknya menekankan agar pemerintah daerah mengoptimalkan PAD dari sektor pariwisata.
”Fraksi Partai Golkar meminta agar target pendapatan yang diusulkan benar-benar realistis, berapapun PAD yang direncanakan harus diikuti dengan kerja keras, cerdas, dan ikhlas semua OPD terkait yang berhubungan dengan pajak dan retribusi. Jangan sampai memasang target, tapi tidak diimbangi dengan kerja yang maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Golkar juga menyinggung perlunya tindak lanjut rekomendasi KPK terkait penggunaan cash register online dalam pengawasan pajak restoran, serta meminta penjelasan Bupati mengenai menurunnya target penerimaan dari opsen pajak kendaraan bermotor dan deviden BUMD seperti Bank Kuningan dan Perumda Tirta Kamuning.
Dalam konteks belanja daerah, Fraksi Golkar menyoroti dominasi belanja pegawai yang mencapai lebih dari Rp1,3 triliun, jauh melampaui belanja modal yang hanya sekitar Rp146 miliar. Kondisi tersebut, menurut Golkar, berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah melakukan efisiensi belanja pegawai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, serta memastikan alokasi belanja modal yang benar-benar produktif,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari penanganan sampah di TPSA Ciniru, pengembangan Kebun Raya Kuningan sebagai destinasi ekowisata unggulan, penguatan program penurunan stunting di bawah 10%, hingga pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) terakreditasi.
“Pemerintah juga harus memastikan program Gema Sadulur benar-benar menyasar keluarga miskin ekstrem, lansia tunggal, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pembiayaan daerah, Fraksi Golkar meminta agar pengeluaran pembiayaan tetap mengacu pada ketentuan perundangan, dan dianggarkan setelah urusan wajib terpenuhi.
Sebagai penutup, Fraksi Golkar menegaskan bahwa seluruh pandangan dan catatan yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap jawaban Bupati atas pandangan umum ini bersifat konkret dan substantif, bukan normatif, agar benar-benar memberi solusi atas permasalahan daerah,” tandasnya (Icu)
PAD Kecil, Golkar Dorong Bupati Lakukan Efisiensi Belanja Pegawai
