MBG Banyak Masalah, DPRD Panggil SPPI Kuningan

KUNINGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan melalui Komisi IV memanggil koordinator SPPI. Pemanggilan itu atas dasar banyaknya permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari makanan basi hingga terjadi insiden keracunan.
‎
‎Rapat koordinasi itu bertempat di Ruangan Komisi IV DPRD Kuningan, Kamis, (9/10). Atas dasar banyaknya polemik program nasional itu, Komisi IV secara tegas perketat aspek pengawasan ke setiap dapur yang ada di Kabupaten Kuningan.
‎
Koordinator Wilayah SPPI Kuningan, Nisa Rahmi, menyampaikan bahwa setelah adanya koordinasi dengan DPRD Kuningan khususnya komisi IV, pihaknya berharap agar kejadian yang tidak diharapkan terulang kembali.
‎
‎”Sudah ada jalan koordinasi dengan DPRD, nanti kedepan mudah-mudahan kami berharap meminimalisir bahkan tidak ada kendala di lapangan,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, ia menilai bahwa program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto langkah bagus dalam pemenuhan gizi anak, pihaknya mengajak untuk sama-sama mensukseskan program MBG tersebut.
‎
‎Sementara itu, Yaya, selaku perwakilan dari Komisi IV mempertanyakan seputar pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah SPPI, kemudian dapur, hingga ke persoalan teknis di lapangan.
‎
‎”Di Kabupaten Kuningan jumlahnya ada 80 dapur yang sudah beroperasi, dan 42 nya sedang menunggu untuk running. Kuningan hanya mempunyai 2 korwil, yang harus melayani keseluruhan dapur di Kuningan, saya yakin itu keteteran,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, Langkah yang dilakukan oleh pihak SPPI untuk memudahkan koordinasi xsngan internal SPPI, kini sedang pemerataan koordinator kecamatan. “Koorcam ini sebagai bentuk koordinasi antara tingkat kecamatan dengan kabupaten. Dan koorcam ini membantu dalam aspek pengawasan di wilayahnya.
‎
‎Dengan tidak sedikitnya kasus di lapangan, mulai dari makanan basi hingga insiden keracunan, Ia merekomendasikan agar menu makanan yang akan dibuat harus diselaraskan.
‎
‎”Tadi kami hanya merekomendasikan, bila perlu di selaraskan, supaya kami juga bisa lebih mudah dalam aspek pengawasan. Tapi di sisi lain, memang harus membutuhkan bahan baku,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh oleh komisi IV ketika mengunjungi beberapa dapur, disampaikan kepada Koorwil SPPI melalui jalur koordinasi yang sekarang digelar.
‎
‎”Hasil dari kami turun ke lapangan, pertama, kami mengusulkan agar setiap pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat master menu. Hal ini karena kami menemukan beberapa siswa yang tidak mau memakan menu MBG yang disediakan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan adanya master menu yang disusun berdasarkan preferensi atau selera para siswa,” ujarnya.
‎
‎Tidak hanya master menu, menurutnya, distribusi MBG kepada sekolah terkadang tidak sesuai dengan jam istirahat sekolah, ia menekankan agar distribusi MBG harus tepat waktu.
‎
‎”Distribusi itu harus sesuai, PAUD, SD, itu harus tepat waktu di jam 9 pagi, kemudian SMP, SMA, dan Ibu hamil itu jam 10,” tegasnya.
‎
‎Sebagai penutup, ia juga meminta dengan tegas agar pengawasan SPPI lebih diperketat kembali. Menurutnya, dengan diperketat pengawasan hal-hal yang tidak diharapkan terjadi kembali. (Icu)