KUNINGAN – Sebanyak 4.289 pegawai Non ASN di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Kuningan sedang proses pengajuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pengajuan yang dikhususkan dadi honorer R2, R3, dan R4 itu sedang ditarget supaya selesai Oktober.
Menurut Kabid Informasi Kepegawaian, Pengadaan, Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kuningan, Hartanto, pengajuan ditargetkan selesai di Oktober tahun ini.
“On Progres, kini sedang melalui proses pengusulan nomor induk P3K. yang ikut tes dan aktif insyaallah dianggap menjadi P3K paruh waktu, kalau penuh waktu itu tahun depan kita harus mengajukan dulu formasi untuk penuh waktu, nantinya yang paruh waktu naik menjadi penuh waktu,” ujarnya, Senin, (13/10/2025).
Lebih lanjut, Ia juga menjelaskan bahwa paruh waktu dianggap sebagai ASN dan jam kerjanya pun sama seperti P3K penuh waktu atau ASN. “Jadi paruh waktu itu menunggu formasi penuh waktu, sesuai dengan kemampuan daerah nanti formasinya diajukan. Biasanya tergantung kuota pensiun pertahun,” ujarnya.
Ditengah kondisi fiskal daerah yang kurang baik, ditambah adanya pemotongan anggaran APBD oleh pemerintah pusat, pihaknya optimis dan menyanggupi dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Kami sedang mengusahakan dan sedang dirancang. Dikita itu progresnya udah 90 bahkan menuju 100 persen, tetapi di tingkat Jabarnya lebih di bawah kita,” ujarnya.
Hartanto juga menyampaikan bahwa kebijakan sementara ini, untuk menjadi P3K penuh waktu peralihannya bisa otomatis atau tidak ada tes lanjutan. Hanya saja pihaknya juga menegaskan, kebijakan tersebut busa saja berubah.
“Memang skemanya juga belum pasti, apakah akan ada tes yang lain misalkan nilai dan masa kerja, karena berkeadilan itu kan nilai, usia, dan masa kerja,” pungkasnya. (Icu)
