KUNINGAN — Tata kelola kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali memicu polemik. Kali ini, transparansi alokasi hingga mekanisme penghitungan dana kompensasi yang diterima pemerintah daerah selama bertahun-tahun dipertanyakan.
Forum Telaah Kebijakan dan Anggaran Daerah (F-TEKAD) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tak bersikap pasif. Lembaga legislatif diminta segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membongkar seluruh klausul kerja sama dan arus keuangan aset sumber daya alam tersebut.
Pengamat dari F-TEKAD, Sujarwo yang akrab dengan panggilan Mang Ewo, menilai proses hukum yang tengah berjalan di aparat penegak hukum (APH) tidak menutup kewajiban DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
”Ini bukan persoalan kecil karena berlangsung lama, melibatkan dua daerah, menyangkut uang yang tak sedikit, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. DPRD jangan hanya menjadi penonton. Harus mengambil langkah konkret dengan membentuk Pansus,” ujar Mang Ewo, Rabu (11/11/2026).
Mang Ewo menegaskan penelusuran Pansus tak boleh sebatas memotret kondisi saat ini, melainkan audit menyeluruh sejak awal pemanfaatan mata air. Audit tersebut mencakup legalitas perizinan, volume pengambilan air, kewajiban konservasi, hingga pencatatan masuknya dana kompensasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuningan.
Ia mengingatkan, pemanfaatan sumber daya alam mestinya berpatokan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sekadar komoditas bisnis antardaerah.
Kritik Mang Ewo turut menyinggung kontroversi pemenuhan fasilitas dan tunjangan anggota dewan yang belakangan menyita perhatian publik. Menurut dia, keseriusan dewan memperjuangkan hak keuangan pribadi berbanding terbalik dengan pengawasan terhadap aset daerah.
”Jangan sampai ketika berbicara tunjangan begitu cepat memperjuangkannya, tapi ketika menyangkut kekayaan alam dan uang daerah justru lambat bergerak,” tuturnya.
Mang Ewo menambahkan, keengganan dewan mengusut kasus ini berisiko memunculkan spekulasi negatif di masyarakat. Pembentukan Pansus, justru menjadi sarana membuktikan transparansi sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
”Bentuk Pansus Cipaniis, buka semuanya, telusuri dari hulu sampai hilir. Rakyat membutuhkan wakil yang berani bekerja, bukan sekadar menikmati fasilitas jabatan,” ujar Mang Ewo. (Ali)
