KUNINGAN – Curahan keluhan warga Desa Lebakherang, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, mewarnai kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh Anggota DPRD Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika. Bertempat di aula balai desa setempat, minggu (19/10/2025).
Pertemuan itu dihadiri pemerintah desa, lembaga desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga perwakilan petani. Aspirasi yang muncul berkutat pada isu klasik yaitu bansos, pertanian, pupuk, dan layanan dasar yang masih jauh dari ideal.
Persoalan bantuan sosial menjadi keluhan awal. Data penerima PKH, PIP, maupun BPNT kerap bermasalah akibat server pusat yang sering error dan memaksa operator desa bekerja berulang kali. “Dampaknya bukan hanya lamanya input, tetapi warga yang dirugikan karena data tak segera masuk,” keluh aparat desa dalam forum tersebut.
Keluhan berikutnya datang dari sektor pertanian. Petani mengaku kewalahan menghadapi hama seperti monyet dan babi hutan yang rutin merusak tanaman. Tak hanya gagal panen, petani juga menghadapi kelangkaan pupuk bersubsidi. Warga mendesak pemerintah memberdayakan Bumdes sebagai distributor pupuk agar akses lebih mudah. “Petani dipaksa bertarung di banyak medan, tapi amunisinya tidak tersedia,” kata seorang tokoh tani.
Isu kesejahteraan perangkat desa turut mencuat. Status mereka membuat keluarga tidak bisa mengakses program seperti KIS dan KIP. Di sisi lain, layanan kesehatan seperti Mobile JKN dinilai menyulitkan warga lanjut usia. Kebutuhan mobil siaga desa pun kembali diingatkan, terutama karena akses ke fasilitas kesehatan terbilang jauh.
Dalam forum itu juga menyoroti hambatan perizinan Koperasi Desa Merah Putih akibat sistem OSS yang sering error dan proses NIB yang masih harus manual. Program UMKM dinilai perlu diperkuat dengan pelatihan berbasis desa agar warga memiliki alternatif ekonomi. Selain itu, Program Makanan Bergizi (MBG) diminta dievaluasi, baik dari aspek perizinan, distribusi, keamanan pangan, hingga keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil di desa.
Menutup pertemuan, Ika Siti Rahmatika berjanji meneruskan seluruh aspirasi ke tingkat provinsi. “Masalah dasar seperti pangan, layanan kesehatan, dan akses bantuan tidak boleh berlarut. Negara harus hadir,” ujarnya. (ali)
