KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mengebut proses asesmen potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah masif ini ditegaskan sebagai tahapan krusial sebelum dilakukan perombakan struktur dan pengisian sejumlah jabatan strategis yang telah lama kosong. Wakil Bupati (Wabup) Kuningan, Tuti Andriani, menekankan bahwa kebutuhan penataan birokrasi ini sudah mendesak dan tak bisa ditunda lagi.
Tuti Andriani menyampaikan penegasan tersebut saat meninjau langsung proses asesmen di SMKN 3 Kuningan, Jumat (14/11/2025).
“Ini hari kedua tes untuk eselon III dan IV. Semua melalui asesmen sesuai standar. Tidak ada lagi yang meragukan, semua berdasarkan hasil tes selama tiga hari ini,” ujar Tuti.
Ia menegaskan bahwa hasil tes yang dilakukan menjadi fondasi mutlak untuk melihat kompetensi, kecerdasan, dan kesiapan ASN yang berpeluang naik ke jenjang jabatan berikutnya. Fokus utama saat ini, menurutnya, adalah percepatan pengisian posisi yang kosong.
“Kita harus segera melakukan perombakan lagi. Masih banyak posisi yang kosong, banyak juga yang masuk purnabakti. Pengisian harus segera dilakukan,” ucapnya tegas.
Wabup Tuti menilai, asesmen berskala besar ini menjadi pintu masuk untuk memastikan proses mutasi dan promosi dilakukan secara objektif dan berbasis merit.
“Semua ASN mengikuti uji kompetensi agar penempatan nanti benar-benar sesuai kemampuan. Ini penting untuk reformasi birokrasi,” sambungnya, menggarisbawahi komitmen pimpinan daerah terhadap penempatan the right man in the right place.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kuningan, Beni Prihayatno, memaparkan bahwa pelaksanaan asesmen berlangsung dua sesi per hari, mulai dari pukul 08.00–12.00 WIB dan 13.00–17.00 WIB dengan kapasitas 240 peserta per sesi.
Pada tahap ini, total 940 ASN telah mengikuti asesmen. Peserta terdiri dari pejabat struktural eselon III dan IV serta berbagai jabatan fungsional, termasuk guru dan tenaga kesehatan.
“Ke depan masih ada sekitar 1.500 staf yang akan ikut asesmen, tergantung kesiapan anggaran,” kata Beni Prihayatno.
Beni Prihayatno menjelaskan, untuk asesmen kelompok pejabat struktural saat ini, Pemkab Kuningan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara itu, untuk kelompok staf yang berjumlah 1.500 orang, BKPSDM berencana memanfaatkan program gratis dari BKD Provinsi di Graha Merit.
“Kalau mandiri, biaya per orang sampai Rp500 ribu. Jadi kami manfaatkan program pemerintah yang gratis,” ujar Beni, menunjukkan upaya efisiensi anggaran daerah.
Ia menegaskan, asesmen ini mencakup penilaian potensi dan kompetensi yang menjadi dasar pengisian posisi melalui rotasi, mutasi, maupun promosi. “Ini untuk kebutuhan penataan jabatan. Banyak yang pensiun, sehingga pengisian harus segera dilakukan,” tuturnya, sejalan dengan urgensi yang disampaikan Wakil Bupati.
Dengan dorongan kuat dari pimpinan daerah dan pelaksanaan asesmen yang masif, Pemkab Kuningan menargetkan peta talenta ASN dapat tersusun akurat. Hal ini diharapkan memungkinkan pengisian jabatan kosong dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel, demi mendukung akselerasi visi Kuningan Melesat. (ali)