Cikalpedia
”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s
Pemerintahan

GMNI Kuningan Tolak Pilkada Kembali ke DPRD

KUNINGAN – Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah menjadi perbincangkan publik, setelah dibahas oleh DPR RI Komisi II pada awal tahun 2026. Hal itu, disorot oleh Wawan Adi, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kuningan.

‎Menurutnya, wacana terkait nasib pemimpin daerah yang akan ditentukan oleh anggota DPRD menciderai nilai-nilai demokrasi, terlebih pembahasan itu sudah disepakati oleh Partai Gerindra (86 kursi), Golkar (102 kursi), PKB (68 kursi), Demokrat (44 kursi), Nasdem (69 kursi), PAN (48 kursi). Sementara partai PDIP (102 kursi) menolak dan PKS (53 kursi) belum mengambil sikap.

‎”Wacana Pilkada yang akan dipilih oleh DPRD ini menjadi polemik baru di masyarakat karena dengan cara tersebut bisa merampas kebebasan rakyat untuk memilih kepala daerah yang terbaik,” tuturnya.

Harga kebebasan dan hak rakyat, menurutnya, dibandingkan denagn biaya politik yang dinilai tinggi. Bahkan tingginya biaya Pilkada dijadikan kambing hitam untuk mendorong kembali pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

“Keputusan ini tidak hanya mengabaikan hak rakyat, tapi juga akan mengancam nilai-nilai demokrasi dan transparansi,” ujarnya, Jum’at, (9/1/2026).

‎Wacana yang digadang-gadang untuk meminimalisir politik uang itu, menurut Adi, justru mengkhianati semangat reformasi yang kerap diperjuangkan oleh aktivis 98.

‎”Padahal, sebagaimana sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa yang harus dilakukan adalah mempertahankan Pilkada langsung, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta menjamin hak pilih rakyat sesuai amanat UUD 1945,” tambahnya.

‎Ia meminta kepada pihak yang terlibat, terkhusus DPR RI Komisi II yang tengah membahas wacana itu agar bisa mempertimbangkan kembali terkait pembahasan tersebut dan memilih untuk melibatkan hak politik rakyat secara demokratis.

‎”Kami dari GMNI Kuningan akan terus mengawal pembahasan ini, dan kami meminta Pilkada mendatang agar melibatkan hak-hak masyarakat, terutama hak untuk berpolitik,” pungkasnya. (Icu)

Baca Juga :  Kritik Uba Subari Soal Calon Ketua KONI: Jangan Sekedar Dekat Kekuasaan