KUNINGAN – Penilaian masyarakat Kuningan terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan selama satu tahun kepemimpinannya hampir memuaskan. Sebesar 88,8 persen masyarakat menilai positif kinerja Bupati Dian Rachmat Yanuar dan 84,5 persen untuk kinerja Tuti Andriani.
Angka tersebut jauh terbalik dengan angka penilaian terhadap Anggota DPRD Kuningan. Hanya 40,17 persen masyarakat yang menilai positif terhadap kinerja DPRD. Sedangkan 59, 83-nya menilai kurang positif.
Angka itu dirilis Jamparing Research saat jumpa pers di salah satu rumah makan di Kuningan, Minggu (15/2/2026). Jamparing melaksanakan survey khusus untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, ditambah pendapat terhadap kinerja legislatif dan beberapa isu lainnya. Survey dilaksanaan selama empat hari kepada 1.200 responden yang tersebar di 32 kecamatan.
“Termasuk penilaian terhadap realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat menilai baik sampai angka 83,01 persen,” tutur Direktur Jamparing, Topik Offirstson.
Menurutnya, sebanyak 83,16 persen masyarakat memberi nilai cukup baik hingga baik terhadap program perbaikan jalan. Penilaian serupa juga sebesar 78,33 persen masyarakat untuk realisasi program Rutilahu, dan 77,3 persen masyarakat untuk program penuntasan gagal bayar.
Meski angka penilaian positif cukup tinggi, menurutnya, pekerjaan rumah Bupati dan Wakil Bupati Kuningan masih cukup banyak. Terdapat 11 persen masyarakat atau sekitar hampir 10.000 masyarakat menunggu pembenahan dalam beberapa sektor yakni perbaikan jalan 48,5%, kesulitan lapangan kerja 19,4%, layanan kesehatan 13,4%, pencurian 9,0%, dan persoalan lainnyan sebesar 2,2 persen.
“Masyarakat lebih menyoroti kebutuhan infrastruktur, ekonomi, layanan publik, dan keamanan dalam menilai Bupati,” tuturnya.
Topik menyinggung bahwa angka tersebut tampak tidak sesuai dengan dinamika masyarakat, baik di dunia nyata maupun media sosial. Menurutnya, jika belakangan ini seolah ramai di medsos atau percakapan warung kopi tentang ketidakpuasan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, angka tersebut tidak akan lebih besar dari presentase negatif, yaitu 11 persen atau sekitar 9 – 10 ribu orang.
“Kalau dicek dinamika kekurangpuasan masyarakat, baik langsung atau di medsos, saya pernah tanya angkanya kurang dari 10.000 orang. Dan angka itu sesuai dengan hasil riset kami, 11 persenan,” terangnya.
Mengenai penilaian dan pendapat masyarakat tersebut, Topik juga menyebut bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi opini masyarakat. Beberapa di antaranya efek ekor jas kinerja KDM dalam infrastruktur dan pendidikan, untuk eksekutif dan dinamika politik nasional untuk para anggota DPRD Kuningan.
Selain itu, psikologi responden yang disebut tidak mau ambil pusing dengan penilaian yang diberikan, sehingga memberikan angka standar, juga diakui bisa mempengaruhi. Hanya saja pihaknya sudah memastikan bahwa wawancara yang dilakukan tim surveyor sudah disiapkan supaya penggalian data tidak sembarangan atau asal jawab.
Penulis: Sopandi || Editor: Sopandi