KUNINGAN —Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2024–2025, Isinya bukan kabar baik. BPK mengendus aroma ketidakpatuhan yang sistemik di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, dengan nilai kerugian mencapai angka miliaran rupiah.
Nuzul Rachdy tak menampik bahwa temuan tersebut menjadi salah satu yang paling krusial dalam kajian internal legislatif saat ini. Menurut politisi senior tersebut, dokumen LHP menunjukkan adanya jurang antara realisasi anggaran dengan aturan main perundang-undangan yang berlaku.
“Secara jujur, kami menemukan indikasi ketidakpatuhan yang cukup serius. Ada poin-poin yang secara eksplisit mengarah pada kewajiban Tindakan Ganti Rugi (TGR) yang harus segera disetorkan kembali ke kas negara,” tegas Zul, Senin (30/3/2026) kepada wartawan.
Lubang di Program TIK dan Hibah Provinsi
Penelusuran BPK menyasar sejumlah nomenklatur kegiatan yang selama ini dianggap sebagai pos “basah”. Di antaranya adalah pengadaan perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Provinsi, hingga proyek-proyek pengadaan sarana pendidikan lainnya.
Zul menyoroti aspek transparansi yang seolah menjadi barang mewah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Nilai temuan yang mencapai miliaran rupiah ini dianggap sebagai tamparan keras bagi integritas pengelolaan dana pendidikan di Kuningan. Kini, lonceng kematian bagi penyelesaian administratif telah berbunyi, Dinas Pendidikan hanya memiliki waktu 60 hari sejak LHP diterbitkan untuk menuntaskan seluruh rekomendasi BPK.
“Ini bukan angka kecil. Jika tidak segera diselesaikan dalam batas waktu 60 hari, tentu ada konsekuensi hukum dan risiko administratif yang sangat berat. Kami di DPRD mendorong agar proses pengembalian atau penyelesaian ini menjadi prioritas mutlak,” ujarnya dengan nada memperingatkan.