KUNINGAN — Hiruk-pikuk seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan kini memasuki etape paling sensitif. Setelah 12 birokrat penyintas berhasil melewati saringan manajemen talenta, publik mulai menaruh curiga siapakah yang akan dipilih Bupati untuk mengisi kursi Kepala Dinas hingga Staf Ahli. Di tengah perdebatan itu, muncul perspektif yang mengingatkan bahwa birokrasi bukan hanya urusan matematika.
Dadan Satyavadin, pemerhati kebijakan publik sekaligus mantan Timses Dian – Tuti mencoba mendinginkan suasana. Dalam amatan Dadan, proses seleksi administratif memang wajib mengedepankan merit system, objektif, transparan, dan akuntabel. Namun, ia mengingatkan adanya ruang konstitusional yang tak boleh diabaikan yaitu hak prerogatif Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Merit system memastikan kandidat yang masuk adalah orang-orang terbaik. Namun, hak prerogatif kepala daerah memastikan bahwa dari yang terbaik itu, dipilih sosok yang paling tepat untuk menjawab tantangan pemerintahan secara riil,” ungkap Dadan, Senin (27/4/2026).
Dadan menyoroti kecenderungan publik yang sering kali terjebak pada angka-angka peringkat. Padahal, menurutnya, mengelola daerah tidak sesederhana melihat siapa yang mendapat nilai tertinggi di atas kertas. Ada elemen chemistry kepemimpinan, loyalitas terhadap visi “Kuningan Melesat”, hingga ketangkasan eksekusi yang sering kali tak terpotret dalam lembar evaluasi formal.
Bupati, lanjut Dadan, adalah sosok yang memikul tanggung jawab politik dan administratif secara penuh. Jika kebijakan gagal, publik akan menunjuk wajah Bupati, bukan wajah kepala dinas. Karena itu, memilih “partner” kerja yang selaras secara ritme dan visi adalah sebuah kebutuhan logis demi efektivitas pemerintahan.
“Hak prerogatif bukanlah intervensi negatif, melainkan bagian dari tanggung jawab yang melekat. Memilih pejabat tidak cukup hanya berdasarkan skor, tapi soal kecocokan dalam ritme kerja pemerintahan,” tambahnya.