KUNINGAN – Sejumlah persoalan strategis pembangunan di Kabupaten Kuningan menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, Kamis (18/6/2026).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan di DPR RI.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan instansi terkait lainnya meninjau langsung sejumlah kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan terdapat beberapa persoalan yang menjadi perhatian, mulai dari program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS).
Menurutnya, untuk membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kuningan yang mencapai sekitar 3.000 unit, pihaknya akan mendorong penambahan kuota bantuan rumah layak huni sebanyak 500 unit.
“Jadi 500 kuota akan ditambahkan ke Kuningan untuk mencoba mengurangi sekitar 3.000 rumah tidak layak huni yang ada,” ujarnya.
Selain itu, persoalan penyediaan air bersih juga menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Syaiful Huda menilai kondisi tersebut cukup ironis mengingat Kabupaten Kuningan memiliki sumber daya air yang melimpah dan bahkan menyuplai kebutuhan air bagi sejumlah daerah lain, namun masih terdapat wilayah di Kuningan Timur yang mengalami kekurangan air bersih.
“Karena itu kami sebagai mitra Kementerian PU akan mendorong agar program SPAM ini bisa segera dilaksanakan di Kabupaten Kuningan,” katanya.
Terkait pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS), Syaiful Huda menyebut proyek tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun ini. Ia mengatakan dukungan anggaran telah disiapkan dan pelaksanaan pembangunan ditargetkan mulai berjalan secara bertahap pada tahun ini hingga tahun depan.
Menurutnya, keseriusan Bupati Kuningan dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah patut diapresiasi. Meski kondisi fiskal daerah cukup terbatas, Bupati Kuningan dinilai tetap optimistis dan aktif menyampaikan berbagai persoalan daerah kepada pemerintah pusat.
“Kami melihat Bupati Kuningan memiliki keseriusan untuk bagaimana membangun Kuningan menjadi lebih baik,” katanya.
Syaiful Huda juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menjaga kawasan konservasi. Menurutnya, pembangunan ekonomi dan investasi harus tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Kabupaten Kuningan.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, mengatakan kunjungan Komisi V DPR RI tersebut merupakan realisasi dari audiensi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di Senayan.
“Alhamdulillah, mereka datang langsung ke Kuningan dengan membawa berbagai pihak yang berwenang, seperti Kementerian PU dan Kementerian Perumahan. Ini bentuk respons yang sangat baik terhadap aspirasi yang kami sampaikan,” ujarnya.
Dian menjelaskan terdapat tiga isu utama yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pertama, percepatan pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan yang diharapkan dapat mulai dikerjakan tahun ini meskipun masih terdapat beberapa persoalan pembebasan lahan yang harus diselesaikan.
Kedua, percepatan pembangunan jaringan SPAM untuk mengatasi krisis air bersih di sejumlah kecamatan. Menurutnya, Bendungan Kuningan telah terbangun, namun distribusi air ke masyarakat masih membutuhkan pembangunan jaringan yang memerlukan anggaran cukup besar.
“Kami mengajukan percepatan karena seluruh persyaratan hampir 90 persen telah terpenuhi. Mudah-mudahan dapat diselesaikan pada tahun 2027,” katanya.
Selain itu, Pemkab Kuningan juga mengusulkan bantuan bagi sekitar 3.900 rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah. Meski pada tahap awal baru mendapatkan alokasi sekitar 388 unit bantuan, pihaknya berharap kuota tersebut dapat terus bertambah.
“Alhamdulillah sudah direspons. Memang masih jauh dari kebutuhan yang ada, namun kami berharap ke depan kuota bantuan untuk Kabupaten Kuningan bisa terus ditambah,” ujar Dian.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi sejumlah program pembangunan strategis yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuningan, terutama dalam bidang infrastruktur, penyediaan air bersih, serta peningkatan kualitas hunian masyarakat.
