KUNINGAN – Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Kuningan masih jauh dari target. Dari target sebesar Rp445 juta, realisasi yang berhasil dibukukan baru sekitar Rp86 juta atau belum mencapai 20 persen.
Kepala DPUTR Kabupaten Kuningan, I Putu Bagiasna, menyebut rendahnya realisasi PAD bukan disebabkan minimnya permintaan terhadap layanan yang dimiliki dinasnya. Menurut dia, keterlambatan pelaksanaan proyek fisik APBD menjadi penyebab utama tersendatnya pendapatan daerah.
“Sebagian besar sumber PAD kami berasal dari penyewaan alat berat. Ketika proyek fisik belum berjalan, otomatis belum ada penyewaan alat sehingga pendapatan juga belum masuk,” ujar Putu saat ditemui di ruang kerjanya kepada cikalpedia.id belum lama ini.
Dari total target PAD tersebut, sebesar Rp335 juta dibebankan kepada UPTD Perbengkelan dan Peralatan melalui penyewaan alat berat. Sisanya, Rp110 juta, berasal dari pelayanan Laboratorium Pengujian Material.
Menurut Putu, kondisi ini berbeda dengan sejumlah daerah lain yang telah memulai pekerjaan fisik sejak April. Sementara di Kabupaten Kuningan, sebagian besar paket pekerjaan baru memasuki tahap penayangan sehingga aktivitas konstruksi belum berjalan optimal.
Akibatnya, sejumlah alat berat milik pemerintah daerah, mulai dari ekskavator, loader hingga peralatan lainnya, belum banyak dimanfaatkan karena belum ada kebutuhan di lapangan.
“Begitu pekerjaan fisik berjalan, biasanya permintaan penyewaan alat ikut meningkat. Kami berharap semester kedua dapat mendorong kenaikan PAD,” katanya.
Bocor Halus Anggaran Akibat Armada Uzur
Selain keterlambatan proyek, Putu mengungkapkan terdapat kebijakan yang turut memengaruhi penerimaan daerah. Pada beberapa pekerjaan yang mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), penggunaan alat berat milik pemerintah diberikan tanpa biaya sewa.
Dalam skema tersebut, penyedia jasa hanya menanggung biaya bahan bakar dan operator, sedangkan tarif sewa alat tidak dikenakan.
“Ini merupakan kebijakan yang harus kami laksanakan. Namun dari sisi PAD tentu ada potensi pendapatan yang tidak masuk karena tidak dikenakan biaya sewa,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan juga muncul pada armada pendukung. Satu-satunya self loader yang digunakan untuk mengangkut alat berat dinilai sudah tidak layak beroperasi dan beberapa kali mengalami gangguan.
Kondisi tersebut membuat DPUTR harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk mobilisasi alat berat. Biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp5 juta untuk sekali pengiriman pulang-pergi menuju lokasi pekerjaan.
“Kalau self loader tidak bisa digunakan, kami harus menyewa kendaraan dari luar. Tentu biaya operasional menjadi lebih besar,” kata Putu.
Meski demikian, ia memastikan sebagian besar alat berat utama seperti ekskavator PC-50, PC-60, loader, dan sejumlah unit lainnya masih dalam kondisi baik dan siap digunakan ketika proyek mulai berjalan.
Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pemeliharaan. Alokasi yang tersedia dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan perawatan alat secara menyeluruh sehingga perbaikan lebih banyak dilakukan secara bertahap sesuai kondisi anggaran.
Potensi Laboratorium Belum Optimal
Di tengah perlambatan pendapatan dari sektor alat berat, DPUTR sebenarnya memiliki sumber PAD lain melalui UPTD Laboratorium Pengujian Material.
Laboratorium tersebut menyediakan berbagai layanan pengujian konstruksi, mulai dari pengujian mutu beton, baja ringan, uji tanah melalui metode sondir, hingga core drill untuk mengukur ketebalan lapisan aspal.
Menurut Putu, fasilitas tersebut tidak hanya melayani kebutuhan internal DPUTR. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan pembangunan fisik sebenarnya dapat memanfaatkan laboratorium tersebut untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
Namun hingga kini, pemanfaatannya masih didominasi oleh Bidang Bina Marga. Banyak proyek pembangunan gedung pemerintah maupun fasilitas publik yang belum memanfaatkan laboratorium milik pemerintah daerah tersebut.
“Padahal fasilitas dan peralatannya sudah tersedia. Kalau seluruh OPD memanfaatkan laboratorium ini, kualitas pembangunan akan lebih terjamin sekaligus dapat meningkatkan PAD,” ujarnya.
Ia mengusulkan adanya kebijakan dari pemerintah daerah agar setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran daerah diwajibkan melakukan pengujian di Laboratorium DPUTR.
Menurut Putu, langkah tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan kualitas pembangunan agar setiap pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Optimistis Semester Kedua Membaik
Meski realisasi PAD masih rendah, DPUTR tetap optimistis target dapat dikejar pada semester kedua. Optimisme itu didasarkan pada mulai bergulirnya sekitar 100 paket pekerjaan fisik yang diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan penyewaan alat berat.
Saat ini DPUTR didukung sekitar 22 operator dan mekanik yang siap mengoperasikan maupun melakukan perawatan alat berat. Dengan dimulainya proyek-proyek APBD, Putu berharap penerimaan daerah dapat meningkat secara bertahap hingga mendekati capaian tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 90 persen dari target.
“Kami masih memiliki waktu hingga akhir tahun. Harapannya, ketika seluruh pekerjaan fisik mulai berjalan, pendapatan dari penyewaan alat berat maupun pelayanan laboratorium juga ikut meningkat,” pungkasnya. ***
