KUNINGAN – Proyek penataan kawasan Jalan Soekarno-Hatta yang mengganti Tugu Bola Dunia dengan Patung Kuda dan slogan “Kuningan Melesat” mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa.
Ketua Umum Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Kuningan (IPPMK) Jadetabek, Rafly Maulana Akbar, mempertanyakan urgensi pembangunan tersebut yang disebut menelan anggaran sekitar Rp200 juta dari APBD Kuningan.
Rafly menilai, pembangunan infrastruktur estetika kota pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perencanaan yang matang.
Namun, menurutnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan skala prioritas di tengah keterbatasan fiskal dan masih banyaknya persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian.
“Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran Rp200 juta hanya untuk mengubah bentuk fisik bundaran jalan. Ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang skala prioritas pembangunan,” katanya, Sabtu, (22/8/2026).
Ia menyebut, alasan penggantian tugu untuk memperkuat identitas daerah dan menyesuaikan dengan visi kepala daerah memang dapat dipahami. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diuji dari sisi urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah jangan sampai terlalu fokus pada pembangunan yang bersifat kosmetik, sementara persoalan substansial seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hingga penguatan ekonomi masyarakat masih membutuhkan intervensi anggaran.
“Yang menjadi pertanyaan bukan semata-mata soal patungnya, tetapi apakah pembangunan ini memang menjadi kebutuhan yang paling mendesak dibandingkan persoalan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Rafly juga menyoroti keberadaan Tugu Bola Dunia dan slogan “Kuningan Bangkit” yang sebelumnya menjadi bagian dari wajah kawasan tersebut.
Menurutnya, sebuah ikon daerah tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga dapat menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat.
Ia khawatir perubahan identitas visual daerah yang terlalu mudah dilakukan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan justru membuat warisan simbolik pembangunan sebelumnya kehilangan makna.
“Apakah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan atau visi, identitas kota harus selalu dirombak dengan menghabiskan ratusan juta rupiah uang rakyat?” katanya.
Rafly menegaskan, IPPMK Jadetabek tidak menolak upaya pemerintah mempercantik kawasan kota maupun memperkuat identitas lokal. Namun, ia meminta setiap penggunaan APBD tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak yang terukur.
Ia bahkan menilai anggaran Rp200 juta tersebut berpotensi memberikan manfaat lebih besar apabila diarahkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti dukungan pendidikan bagi pelajar kurang mampu, peningkatan fasilitas perpustakaan desa dan taman baca masyarakat, maupun penguatan UMKM dan wirausaha muda.
“Kalau orientasinya keberpihakan kepada masyarakat, ada banyak program yang bisa memberikan dampak lebih nyata. Rp200 juta bisa menjadi modal penguatan ekonomi anak muda, UMKM, pendidikan, atau fasilitas literasi masyarakat,” ujarnya.
Rafly berharap pemerintah Kabupaten Kuningan dapat menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Menurutnya, semangat “Kuningan Melesat” seharusnya tidak hanya tercermin melalui perubahan fisik kawasan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“‘Melesat yang sesungguhnya bukan tentang seberapa cepat kita mengganti patung di jalanan, tetapi seberapa cepat angka kemiskinan turun, fasilitas kesehatan semakin merata, dan pendidikan anak-anak semakin terjamin,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada pencitraan visual, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai proyek Kuningan Melesat justru melesatkan anggaran ke tempat yang salah, sementara rakyatnya jalan di tempat,” tutupnya.
