KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan memastikan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi prioritas utama dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2024. Langkah ini diambil menyusul belum terbayarkannya TPP selama tiga bulan pada tahun 2023.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyatakan bahwa hingga Desember 2023, TPP yang dibayarkan baru mencakup 9 bulan. Sisa 3 bulan akan dituntaskan tahun depan.
“Jadi pada 2024, TPP akan dibayarkan untuk 12 bulan ditambah 3 bulan tunggakan tahun sebelumnya,” ujar Dian, Selasa (12/12).
Menurut Dian, Pemkab akan menghentikan mekanisme “gali lubang tutup lubang” yang sebelumnya diterapkan. Sesuai saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), gaji dan TPP kini menjadi skala prioritas, termasuk juga tunjangan profesi guru (TPG).
Fokus pada Struktur APBD yang Efektif dan Pro Rakyat
Saat ini, TAPD tengah merekonstruksi postur APBD agar lebih berpihak pada masyarakat. Selain kewajiban terhadap ASN, program strategis seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi daerah juga menjadi prioritas.
“Potensi tunda bayar tidak sebesar tahun kemarin, dan saat ini kami sedang menghitung ulang agar struktur keuangan lebih efektif,” kata Dian.
