KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan menggelar rapat pemantapan persiapan Pemilu 2024, untuk memastikan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan berjalan lancar, kondusif, dan adil. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dian Rachmat Yanuar, dan dihadiri jajaran Forkopimda serta perwakilan dari KPU, Bawaslu, Kesbangpol, Satpol PP, dan sejumlah instansi teknis lainnya.
Dalam pemaparannya, Dian menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi dua agenda besar: Pemilu serentak pada 14 Februari dan Pilkada pada November 2024, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022.
“Kami mendorong KPU dan Bawaslu untuk memperkuat koordinasi teknis dan sosialisasi dengan peserta Pemilu, khususnya terkait lokasi kampanye yang diperbolehkan dan dilarang, sesuai Keputusan KPU Nomor 647 Tahun 2023,” ujar Dian.
Pemilu Rawan, Desk Pilkada Dibentuk
Dian menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan konflik serta urgensi membentuk Desk Pilkada di Bagian Tapem. Menurutnya, kompleksitas Pilkada memerlukan sinergi intensif antara pemerintah, penyelenggara, dan aparat keamanan.
“Pengawasan APK harus ditingkatkan, dengan menentukan zona yang diperbolehkan. Juga penting untuk menyiapkan mekanisme penanganan sengketa sejak dini,” tambahnya.
Logistik: GOR Ewangga Disiapkan untuk Pelipatan Surat Suara
Komisioner KPU Kuningan, Aof Ahmad Musyafa, melaporkan bahwa logistik Pemilu telah disiapkan secara bertahap. Saat ini, gudang utama logistik berada di Desa Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, sementara GOR Ewangga akan digunakan untuk pelipatan dan pengepakan surat suara mulai 8 Januari selama satu bulan.
Aof merinci, Kabupaten Kuningan memiliki:
- 32 PPK
- 376 PPS
- 3.596 TPS
- 914.724 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu
- 895.041 DPT
- 32.364 anggota KPPS (3.596 x 9 orang per TPS)
- 494 calon tetap dari 18 partai politik
“Lokasi di GOR Ewangga kami pilih karena mudah dijangkau, aman, dan memungkinkan pengawasan yang lebih optimal,” ujar Aof.
Bawaslu Fokus Penertiban APK dan Pengawasan Netralitas ASN
Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, menyampaikan bahwa sejak masa kampanye dimulai, pihaknya telah mengintensifkan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar zona larangan, serta memberikan himbauan kepada ASN, TNI, Polri, dan aparatur desa terkait netralitas.
“Kami sudah edarkan himbauan netralitas sejak 18 Desember dan terus mengawal kampanye agar sesuai regulasi,” kata Firman.
Firman juga mencatat keberadaan:
- 32 Panwascam
- 376 Panwas Kelurahan/Desa
- 3.596 Pengawas TPS yang siap mengawal proses Pemilu
Dengan sinergi lintas lembaga, Pemkab Kuningan berkomitmen menciptakan Pemilu 2024 yang aman, transparan, dan bermartabat, sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional. (ali)
