KUNINGAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan menerima laporan dugaan intimidasi terhadap pegawai honorer oleh salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Kuningan 2024. Ancaman yang dilaporkan berupa tekanan agar memberikan dukungan politik, dengan iming-iming atau ancaman tak diangkat menjadi ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, mengungkapkan laporan itu diterimanya pada malam sebelumnya. Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Wisma Pepabri, Kamis (18/7).
“Tadi malam saya mendapat laporan, masih ada kawan-kawan kita di jajaran non-ASN yang mendapat intimidasi. Ancaman semacam itu tidak pantas terjadi. Pemilihan harus dilakukan dengan kegembiraan, ini pesta demokrasi,” ujar Firman.
Bentuk intimidasi yang dimaksud antara lain berupa ancaman tidak akan diloloskan menjadi ASN/PPPK jika tidak menyatakan dukungan pada salah satu paslon.
Firman enggan mengungkap identitas maupun lokasi kejadian karena pertimbangan keamanan. Ia hanya menyebut bahwa kejadian semacam ini bukan pertama kali, dan bisa saja dialami kelompok masyarakat lainnya.
“Korban belum berani memberikan laporan resmi, baru sebatas komunikasi saja,” katanya.
