KUNINGAN – Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menyatakan siap memimpin aksi demonstrasi ratusan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) asal Kuningan ke Jakarta, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penundaan pengangkatan CASN dan PPPK tahun 2024 oleh Kementerian PAN-RB.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 Maret 2025, di depan Komisi II DPR RI yang membidangi urusan aparatur sipil negara. Malam ini, Senin (17/3), rombongan dari Kuningan direncanakan sudah bertolak ke Jakarta.
“Sesuai janji saya kepada ratusan Calon PPPK yang menyampaikan aspirasinya di DPRD, saya akan ikut mendampingi mereka dalam aksi demonstrasi,” ujar Zul, sapaan akrab Nuzul Rachdy.
Kebijakan penundaan pengangkatan ASN dan PPPK ini memicu gelombang keresahan di banyak daerah, tak terkecuali di Kabupaten Kuningan. Para calon PPPK yang telah lulus seleksi menilai pemerintah pusat ingkar janji dan menggantung nasib mereka tanpa kepastian.
Ratusan calon PPPK dari Kuningan sebelumnya telah menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada DPRD. Ketua DPRD pun menyambut langsung dan menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal langsung perjuangan mereka ke tingkat nasional.
“Demo ini bukan hanya dari Kuningan atau Jawa Barat, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Kita sama-sama berjuang demi kepastian nasib honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun,” tegas Zul.
Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai komunitas tenaga honorer dan calon PPPK di seluruh Indonesia. Sejumlah koordinator aksi menyatakan, penundaan ini mencederai semangat reformasi birokrasi dan menambah beban psikologis bagi para honorer yang telah lama menunggu kejelasan status.
Keputusan MenPAN-RB untuk menunda pengangkatan PPPK tahun 2024 disebut-sebut karena masalah anggaran dan kesiapan daerah. Namun, di lapangan, para tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi merasa kebijakan ini tidak adil, karena proses rekrutmen sudah berjalan panjang dan memakan biaya.
“Ini bukan hanya masalah birokrasi, tapi soal keadilan dan kemanusiaan. Mereka sudah lulus, tapi sekarang statusnya digantung,” ujar salah satu calon PPPK asal Kuningan.
Dengan aksi ini, para peserta berharap pemerintah pusat segera mencabut kebijakan penundaan, dan mengangkat para calon PPPK yang sudah lolos seleksi. (ali)
