KUNINGAN — Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan selesai hari ini. Sebanyak 67 aparatur sipil negara (ASN) telah melewati tahapan uji kompetensi, sebagai pintu awal menuju kursi eselon II. Namun, di balik tahapan formal tersebut, dinamika di lapangan menunjukkan cerita lain, spekulasi nama-nama yang disebut telah “siap duduk” terus beredar.
Jika sebelumnya percakapan di kalangan internal ASN ramai dengan inisial Y, A, T, dan I, kini muncul prediksi berbeda dari kalangan pengamat. Sujarwo, seorang pengamat kebijakan publik di Kuningan, justru melihat arah yang tidak sepenuhnya sejalan dengan obrolan di lingkar birokrasi tersebut.
Ia menyebut, inisial yang berpeluang besar mengisi posisi strategis justru mengerucut pada R, A, T, dan A.
“Kalau melihat pola sebelumnya, bukan hanya isu yang berkembang di internal ASN. Nama-nama ini sudah muncul bahkan jauh sebelum seleksi JPT dimulai. Itu yang membuat prediksi ini cukup kuat,” ujar Mang Ewo sapaan akrab Sujarwo.
Dari isu Y-A-T-I, Mang Ewo hanya memprediksi yang tetap adalah inisial A dan T, namun untuk Y akan digantikan oleh R, sedangkan I digantikan oleh A. Sehingga jika digabungkan menjadi R-A-T-A.
Menurut dia, dalam banyak kasus, proses seleksi terbuka kerap kali hanya menjadi tahapan formal dari keputusan yang secara informal sudah terbentuk lebih awal. Meski tidak selalu bisa dibuktikan secara kasat mata, pola tersebut dapat dibaca dari konsistensi kemunculan nama dalam berbagai momentum.
Di sisi lain, sistem manajemen talenta yang seharusnya menjadi fondasi objektivitas justru belum sepenuhnya menjawab keraguan. Sejumlah ASN mengaku belum bisa mengakses data pemetaan kompetensi mereka karena sistem masih dalam status perawatan (maintenance). Padahal, mekanisme ini dirancang untuk memastikan setiap ASN memahami posisi, potensi, dan peluangnya secara transparan.
Nine Box Grid, alat ukur utama dalam sistem tersebut seharusnya menjadi dasar penempatan dan promosi. ASN dengan kinerja dan potensi tinggi berada di kotak 7, 8, dan 9, yang secara teoritis menjadi prioritas dalam pengisian jabatan strategis. Namun tanpa akses terbuka, sistem itu kehilangan daya kontrol publiknya.