“Kritis itu boleh, asal untuk membangun. Kalau ada masyarakat memberi masukan, mestinya dijadikan bahan introspeksi. Jangan malah memicu kegaduhan,” katanya.
Atang melontarkan sindiran halus bahwa dirinya sebagai garda terbelakang, insiden ini menimbulkan kesan seolah-olah masih ada barisan tidak resmi yang bertindak melebihi kewenangannya. Padahal, kata dia, roda pemerintahan sudah memiliki perangkat formal yang jelas.
“Bupati dan Wakil Bupati adalah pelayan semua masyarakat, baik pendukung maupun yang bukan. Jadi jangan ada sekat dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, ke depan Kabupaten Kuningan membutuhkan situasi yang kondusif agar program pembangunan bisa berjalan. Energi pemerintah, menurutnya, jangan sampai terkuras untuk menghadapi kegaduhan politik.
“Yang jadi garda terdepan sekarang itu staf ahli dan kepala SKPD. Mereka yang harus berdiri paling depan untuk mengawal kebijakan Bupati,” kata Atang.
Dengan penegasan itu, Atang berharap peristiwa serupa tidak terulang. “Masyarakat menanti Kuningan betul-betul melesat, sesuai janji. Jangan terhambat oleh konflik yang tidak perlu,” pungkasnya. (ali)
