KUNINGAN – Tekanan demi tekanan mengalir deras ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Bukan sekadar kritik di ruang publik, kini laporan resmi mulai menumpuk di meja Badan Kehormatan (BK) DPRD. Isinya: dugaan pelanggaran etika oleh dua anggota legislatif berinisial TT dan S.
Sorotan terhadap keduanya bukan tanpa alasan. Mereka diduga melanggar norma agama, sosial, dan etika publik. tiga fondasi yang semestinya menjadi pijakan utama wakil rakyat.
Gelombang desakan ini berakar dari audiensi antara Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan, Senin, 2 Juni 2025. Dalam pertemuan itu, tokoh-tokoh masyarakat dan agamawan menyampaikan unek-unek yang sudah lama bergulir di ruang publik: ada yang busuk di tubuh wakil rakyat.
“Sudah tepat kita datang ke DPRD. DPRD harus memikirkan rakyat, bukan jadi beban pikiran rakyat,” kata KH. Dodo Syarif Hidayatullah, Ketua MUI Kuningan, usai audiensi. Pernyataannya mengandung nada getir sekaligus ultimatum moral.
Krisis etika ini, jika dibiarkan, kata Dodo, tak sekadar merusak citra DPRD, tapi bisa merontokkan kepercayaan publik terhadap sistem representatif. Sebab, publik tak menuntut kesempurnaan moral dari wakilnya—tapi setidaknya, jangan sampai mencederai akal sehat dan nurani kolektif.
Desakan agar BK bertindak tegas datang dari berbagai penjuru. Kalangan mahasiswa, tokoh agama, hingga masyarakat sipil menyuarakan satu hal: independensi BK harus dijaga. “BK jangan jadi stempel semata,” ujar Ade Supriyadi, aktivis keagamaan. “Wakil rakyat digaji oleh uang rakyat. Maka, kita punya hak untuk mengawasi mereka.”
Ade dan kelompoknya meyakini, krisis seperti ini tidak bisa dibiarkan tenggelam dalam birokrasi prosedural. Mereka menuntut tindakan nyata.
