KUNINGAN – Masyarakat Kabupaten Kuningan yang merasa masuk dalam kategori desil kesejahteraan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk mengajukan perubahan data.
Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan pengusulan dan verifikasi berjenjang.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Tatiek Ratna Mustika, menjelaskan bahwa kewenangan Dinas Sosial dalam persoalan perubahan desil bukan menetapkan atau mengubah data secara langsung, melainkan mengusulkan berdasarkan kondisi ril masyarakat di lapangan.
Menurutnya, proses pengusulan harus diawali dari pemerintah desa yang dinilai lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi warganya. Data yang diajukan juga perlu dilengkapi bukti pendukung, seperti dokumentasi kondisi rumah, kondisi keluarga, hingga informasi pendukung lainnya.
“Rujukannya dari desa dulu, karena mungkin desa yang paling tahu kondisi seseorang seperti apa, lengkap dengan foto-foto kondisi rumah dan lain sebagainya. Setelah itu kita catat dan lakukan ground check atau pengecekan langsung ke lapangan,” jelas Tatiek, Rabu, (11/11/2026).
Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa warga tersebut memang layak mendapatkan bantuan, Dinas Sosial selanjutnya akan mengusulkan perubahan data kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun, proses tersebut masih harus melalui tahapan pemeriksaan dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, masyarakat diminta memahami bahwa perubahan kategori desil membutuhkan waktu.
Ia menyebut, proses perubahan data tersebut bisa memakan waktu sekitar tiga hingga enam bulan, bergantung pada tahapan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Ketika usulan kita masuk ke Kemensos, nanti mereka akan berkoordinasi dengan BPS untuk melihat kondisi melalui ground check. Waktu yang dibutuhkan bisa sekitar tiga sampai enam bulan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tatiek menjelaskan bahwa penetapan penerima bantuan sosial tidak hanya didasarkan pada kondisi ekonomi secara umum, tetapi juga harus memenuhi kriteria masing-masing program bantuan.
Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki komponen persyaratan tertentu, seperti keberadaan lansia, anak usia sekolah, serta kategori penerima lainnya sesuai ketentuan program.
Dengan demikian, seseorang yang secara ekonomi tergolong kurang mampu belum tentu otomatis memenuhi persyaratan untuk menerima jenis bantuan sosial tertentu.
Ia mencontohkan seorang janda berusia sekitar 50 tahun yang tidak memiliki pekerjaan dan hidup sendiri. Meskipun kondisinya memprihatinkan, belum tentu yang bersangkutan memenuhi komponen penerima PKH apabila tidak memiliki anak usia sekolah maupun masuk kategori lansia.
“Jadi, memang ada persyaratannya. Tidak semua orang yang kondisinya kurang mampu otomatis bisa menerima bantuan, karena setiap program memiliki ketentuan masing-masing,” jelasnya.
Terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial, Tatiek menerangkan bahwa bantuan dari pemerintah pusat saat ini disalurkan dalam bentuk uang melalui rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang sebagian bantuan disalurkan dalam bentuk paket sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kini penerima dapat mencairkan bantuan melalui ATM maupun agen layanan perbankan yang tersedia di wilayah masing-masing.
Adapun pencairan bantuan dilakukan secara bertahap, umumnya setiap triwulan sesuai jadwal penyaluran program.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa bantuan yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya bantuan sembako, semestinya digunakan sesuai tujuan program, yakni untuk memenuhi kebutuhan makanan dan gizi keluarga.
Menanggapi kemungkinan adanya pemerintah desa atau pihak tertentu yang mengarahkan penerima untuk membelanjakan uang bantuan melalui penjualan sembako, Tatiek menyebut hal tersebut perlu dilihat dari mekanismenya.
Menurutnya, selama tidak ada unsur pemaksaan terhadap KPM, masyarakat tetap memiliki keleluasaan dalam menentukan tempat pembelian kebutuhan pangannya. Namun, tujuan penggunaan bantuan tetap harus diperhatikan.
“Kalau selama tidak dipaksa, mungkin tidak apa-apa. Tetapi memang seharusnya bantuan itu benar-benar dibelikan untuk kebutuhan sembako,” ujarnya.
Di tengah berbagai keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kuningan mengakui memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengecekan langsung ke seluruh wilayah.
Sebagai upaya mengatasi keterbatasan tersebut, Dinsos memanfaatkan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di setiap kecamatan.
Para pendamping tersebut turut membantu melakukan pengecekan kondisi masyarakat, termasuk menindaklanjuti laporan apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.
Ia mengatakan, pendamping PKH memiliki salah satu tugas untuk membantu melakukan verifikasi kondisi penerima maupun menindaklanjuti keluhan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
“Kami punya pendamping PKH di setiap kecamatan. Mereka juga menjadi salah satu pihak yang membantu ketika ada keluhan masyarakat. Tinggal kita koordinasikan untuk melihat langsung bagaimana kondisi sebenarnya,” tuturnya.
Ia menambahkan, setiap laporan masyarakat perlu diperiksa terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebab, informasi yang beredar di media sosial belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual setelah dilakukan pengecekan.
Melalui mekanisme pengusulan dari desa, verifikasi lapangan, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat, ia berharap data kesejahteraan masyarakat semakin akurat dan bantuan sosial dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil agar menyampaikan pengaduan melalui pemerintah desa setempat, disertai informasi dan bukti kondisi terkini untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai prosedur. (Icu)
