Bekas RS Citra Ibu Jadi Kampus, Beban 40 Juta Perbulan Hilang!

KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi menyepakati pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan bekas Eks Rumah Sakit (RS) Citra Ibu melalui skema sewa aset. Aset yang telah lama tidak berfungsi optimal itu kini disewa oleh Yayasan Wadia Insan Mandiri, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Langkah ini dinilai menjadi tonggak penting dalam upaya optimalisasi aset daerah sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi dan pendidikan baru di Kuningan.

Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar mengatakan kesepakatan ini merupakan momentum bersejarah bagi pemerintah daerah. Menurut dia, Pemkab Kuningan memiliki lebih dari 200 titik aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.

“Alhamdulillah, hari ini terjadi kesepakatan pemanfaatan salah satu aset daerah. Mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita semua bahwa aset yang kita miliki harus lebih berdaya guna dan bermanfaat,” kata Dian, usai penandatanganan kesepakatan. Senin (15/12/2025).

Dian menegaskan, keterbatasan pendapatan daerah menuntut pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola aset. Skema sewa aset dipilih sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal tanpa harus menjual aset daerah.

“Ini salah satu cara kita mengantisipasi pendapatan daerah yang memang terbatas. Aset tetap milik daerah, tetapi manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan,” ujarnya.

Selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset tersebut diyakini akan memicu lahirnya kawasan ekonomi baru. Dian menilai keberadaan pusat pendidikan, khususnya kampus, hampir selalu diikuti dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Biasanya kalau ada kampus, akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru. Ada kantin, laundry, kos-kosan, dan usaha lainnya. Ini juga bagian dari upaya mendukung Kuningan menuju kabupaten pendidikan,” kata dia, menyoroti multiplier effect yang diharapkan.

Terkait nilai sewa, Dian menjelaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Penetapan besaran sewa dilakukan melalui penilaian lembaga independen, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Hasil penilaian KPKNL menetapkan nilai sewa sebesar 125 juta per tahun. Ini transparan dan akuntabel,” ucapnya, menekankan prinsip tata kelola yang baik.

Ditambahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan, H. Deden Kurniawan Sopandi, menjelaskan lebih rinci bahwa mekanisme sewa aset sepenuhnya mengacu pada penilaian KPKNL. Penilaian tersebut tidak hanya menghitung nilai tanah dan bangunan, tetapi juga memperhitungkan lingkungan sekitar, seperti lokasi aset.

Deden mengungkapkan, eks RS Citra Ibu telah idle selama sekitar lima tahun, terutama sejak masa pandemi Covid-19. Meskipun tidak beroperasi, pemerintah daerah tetap menanggung biaya pemeliharaan sekitar 40 juta per bulan untuk listrik, air, operasional, serta petugas kebersihan dan keamanan. “Dengan disewakan, beban biaya itu berkurang dan aset menjadi produktif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Wadia Insan Mandiri, H. Momon Rochmana, yang juga mantan Wakil Bupati Kuningan menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab. Ia mengatakan, niat yayasan adalah membangun sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Mahasiswa kami tidak hanya dari Kuningan, ada juga dari Indramayu dan Ciamis. Saat ini baru sekitar 85 mahasiswa yang kuliah di Kuningan,” kata Momon.

Ia menyinggung masih rendahnya rata-rata lama sekolah di jenjang perguruan tinggi di Kuningan. “Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas ini, tingkat pendidikan masyarakat Kuningan semakin meningkat,” ujar Momon yang dulu berjulukan mister clean.

Dian juga menekankan manfaat strategis di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor kesehatan. Sebelum kesepakatan ditandatangani, dinas teknis telah melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi bangunan. “Kajiannya aman, konstruksinya bagus. Jadi secara teknis layak dimanfaatkan,” tuturnya.

Kesepakatan ini menjadi contoh konkret bagaimana aset daerah yang selama ini menganggur dapat dihidupkan kembali untuk kepentingan publik, sekaligus memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. (ali)