KUNINGAN – Polemik rencana pengembangan geothermal di kawasan Ciremai kembali menjadi perhatian publik. Di tengah perdebatan mengenai penolakan masyarakat, muncul sorotan terhadap aksi demonstrasi yang disebut berpotensi ditunggangi kepentingan politik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BEM Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Muhammad Sayfulloh Rohman, meminta pihak-pihak yang menuding adanya kepentingan politik di balik aksi penolakan geothermal untuk tidak percaya pada dugaan.
Menurutnya, jika memang terdapat pihak yang menunggangi aksi demonstrasi, maka hal tersebut harus dibuktikan secara terbuka.
“Kalau memang aksi dianggap ditunggangi, buktikan siapa yang menunggangi dan apa kepentingannya. Jangan sampai istilah tersebut hanya menjadi cara mudah untuk mengalihkan perhatian dari substansi persoalan,” ujar Epul, sapaan akrabnya, Rabu, (7/10/2026).
Ia menilai, perdebatan mengenai geothermal semestinya tidak berhenti pada persoalan siapa yang melakukan demonstrasi atau siapa yang berada di balik aksi tersebut. Hal yang lebih penting, kata dia, yaitu membahas secara terbuka dampak rencana geothermal terhadap lingkungan Ciremai dan masyarakat Kuningan.
Epul juga menegaskan bahwa kajian ilmiah dan demonstrasi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Kajian ilmiah, lanjutnya, diperlukan untuk menguji data, risiko, serta dampak sebuah kebijakan, sementara demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kami sepakat bahwa kajian ilmiah penting. Tetapi kajian ilmiah dan demonstrasi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Kajian diperlukan untuk menguji data dan dampak, sementara demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan sikap dan mendesak pemerintah agar terbuka,” katanya.
Ia kemudian mempertanyakan alasan masyarakat memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi turun ke jalan. Menurutnya, hal tersebut semestinya dilihat sebagai bagian dari dinamika partisipasi publik, sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan informasi mengenai rencana geothermal tersedia secara terbuka.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa masyarakat harus turun ke jalan? Apakah karena mereka tidak memiliki kepentingan, atau justru karena informasi mengenai rencana geothermal belum cukup terbuka?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa standar kritis dalam melihat persoalan juga harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh pihak. Jika demonstran dipertanyakan mengenai kemungkinan kepentingan politiknya, maka pihak-pihak yang memberikan pembelaan ataupun pandangan terhadap kebijakan pemerintah juga menurutnya dapat dipertanyakan mengenai dasar dan kepentingannya.
“Ketika demonstran dicurigai memiliki kepentingan politik, publik juga berhak mempertanyakan kepentingan setiap pihak yang memberikan pembelaan atau pandangan terhadap pemerintah. Standar kritis harus berlaku kepada semua pihak, bukan hanya kepada mereka yang turun ke jalan,” tegasnya.
Baginya, inti persoalan bukan terletak pada seberapa besar massa yang turun dalam aksi, melainkan pada seberapa jelas data dan kajian mengenai dampak geothermal terhadap kawasan Ciremai dan masyarakat Kuningan.
Jika geothermal dinilai memberikan manfaat, ia mendorong agar pemerintah dan pihak terkait membuka data, kajian, serta proses pengambilan kebijakan kepada publik dan melibatkan masyarakat dalam pembahasannya.
“Jangan sibuk menghitung massa. Mari mulai menghitung dampaknya,” tutupnya.***
