KUNINGAN – Praktik mutasi dan rotasi pejabat yang dikendalikan oleh kepentingan politik dan transaksional dinilai sebagai ancaman laten bagi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kuningan.
Menanggapi fenomena ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan melalui Sekretaris Umumnya, Insan Muhamad Fauzan, mengeluarkan pernyataan tegas menuntut objektivitas dan profesionalisme.
Insan menegaskan bahwa mutasi dan rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan alat politik.
“Proses ini harus diselenggarakan dengan prinsip objektivitas, profesionalisme, dan meritokrasi, bukan didasarkan pada afiliasi politik, balas budi elektoral, atau balas dendam kekuasaan,” tegasnya dalam pernyataan resmi yang dikutip Minggu (8/6/2025).
HMI menekankan bahwa mutasi dan rotasi hanya bermakna jika menjadi mekanisme penyegaran birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, tiga parameter krusial harus dipenuhi.
Pertama, Kompetensi dan Kesesuaian Jabatan, dimana penempatan ASN harus berdasarkan keahlian, pengalaman, dan integritas moral yang teruji.
Kedua, Akuntabilitas dan Transparansi dimana Proses mutasi wajib terbuka bagi publik dan bebas dari intervensi politik serta praktik transaksional.
Dan terkahir Penguatan Institusi dan Kinerja, dimana Birokrasi yang dikelola profesional akan meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik.
