Dian juga menyoroti tiga poin yang menurutnya harus menjadi perhatian penting bagi pemilik dapur. Tiga hal itu di antaranya, harga satu porsi penerima manfaat, dapur yang tidak memiliki IPAL dan SLHS, serta konflik internal SPPG.
“Jangan sampai ada kasus harga satu porsi untuk penerima manfaat di potong, kasian anak-anak kita. Kemudian, saya tegaskan di setiap dapur harus tersedia IPAL dan harus memiliki SLHS, dan yang ketiga, saya pernah mendapat aduan bahwa ada salah satu dapur konflik antara pegawainya bahkan SPPI dan yayasan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Dian juga menyoroti UMKM yang kini belum tersentuh. Dia menceritakan saat kunjungan ke pasar dan berdialog dengan salah satu pedagang, masih ada yang mengaku belum memiliki peluang dengan adanya program MBG.
“Kemarin saya ke Pasar Kepuh dan berdialog secara langsung dengan salah satu pedagang di sana, ia mengeluh kepada saya karena dagangannya sepi. Kemudian saya tanya mengenai MBG katanya belum tersentuh,” ujarnya.
Dian berharap, hadirnya program MBG menjadi penggerak ekonomi di masyarakat, terutama di kalangan UMKM setempat. Kemudian, ia menegaskan supaya para pemilik dapur dan korwil SPPG Kuningan agar membeli bahan baku kepada pedagang terdekat (Icu)
