KUNINGAN – Komunikasi publik pejabat Kabupaten Kuningan disebut blepotan oleh salah satu pemerhati atau pengamat Kuningan. Hal itu dinilai sebagai salah satu faktor dinamika persoalan Kuningan yang terus melebar dan menambah persoalan baru.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, memilih tidak berspekulasi jauh. Ia menegaskan, bahwa fokus utama saat ini yaitu bagaimana Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, salah satunya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan secara substantifnya, tapi yang pasti kami sudah menugaskan Sekda dan jajaran untuk mengacu pada temuan BPK,” ujarnya, Sabtu, (18/4/2026) usai menghadiri kegiatan Rapat Kerja Korps Alumni HMI (KAHMI) Kuningan.
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK, lanjutnya, telah diterima dan kini tengah dalam proses tindak lanjut. Pihaknya mengklaim masih memiliki waktu untuk menyelesaikan rekomendasi yang diberikan, sehingga diharapkan persoalan tidak melebar ke isu lain yang berpotensi memicu polemik baru.
Menurutnya, temuan terkait kelebihan maupun kekurangan anggaran di sejumlah sektor seperti pendidikan bukanlah hal yang baru. Namun, ia menekankan bahwa seluruh proses harus tetap berjalan sesuai ketentuan dan berada dalam pengawasan lembaga berwenang.