KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi menyerahkan Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin kemarin. Dokumen itu disampaikan langsung oleh Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, sebagai bentuk akuntabilitas publik atas kinerja selama satu tahun anggaran.
“Penyampaian LKPJ ini adalah amanat konstitusi. Ini bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat,” tegas Iip di hadapan jajaran legislatif.
Penyerahan LKPJ ini, kata Iip, merupakan bagian dari pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Prioritas 2023: Lawan Kemiskinan, Dorong Ekonomi Kreatif
Dengan mengusung tema RKPD 2023 “Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa”, Iip memaparkan berbagai capaian, strategi, dan tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan. Ia menyebut LKPJ ini menjadi bagian dari periode kedua kepemimpinannya sebagai Penjabat Bupati.
Mengacu pada RPJMD 2018–2023, Pemerintah Kabupaten Kuningan mengarahkan fokus pembangunan tahun 2023 pada enam isu besar:
- Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka
- Peningkatan sentra produksi lokal seperti pertanian, peternakan, dan perikanan
- Akses terhadap layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga air bersih
- Peningkatan investasi dan ekonomi kreatif berbasis desa
- Reformasi birokrasi melalui e-Government dan sistem merit
- Mitigasi risiko bencana, khususnya daerah dengan kerentanan tinggi
“Kita ingin Kuningan menjadi daerah yang maju dan unggul. Tapi itu hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bergerak bersama, termasuk memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan,” ujar Iip.
Harapan Iip: LKPJ Jadi Bahan Evaluasi Bersama
Raden Iip berharap LKPJ ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan bahan evaluasi menyeluruh dalam memperbaiki kebijakan publik ke depan.
“Saya berharap DPRD bisa memberikan catatan strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Rapat paripurna berlangsung kondusif dan mendapat apresiasi dari sejumlah fraksi, yang mengisyaratkan akan segera membahas lebih lanjut dalam pembahasan internal DPRD. (ali)
