Kepada para pendamping PKH, Tuti memberi peringatan agar tak bermain mata dengan petugas desa atau pihak-pihak berkepentingan. “Tidak boleh ada yang main titip-titipan. PKH harus netral, kerja sesuai juklak-juknis, dan jujur sesuai temuan lapangan,” kata dia.
Tuti juga mendorong kolaborasi erat antara pendamping PKH, pihak desa, kecamatan, dan BPS agar verifikasi data berlangsung akurat dan tidak menyisakan ketimpangan sosial yang makin melebar.
Kepala Dinas Sosial Kuningan Toto Toharuddin menyebut penyusunan DTSEN adalah bagian dari program strategis 100 hari kerja pemerintahan Dian Rachmat Yanuar–Tuti Andriani. Tujuannya jelas: membersihkan data dari kepentingan, dan memotret realitas sosial secara objektif.
“Banyak yang kita temukan, penerima bantuan justru orang-orang yang mampu. Maka DTSEN ini jadi langkah awal untuk membenahi sistem yang lama,” ujar Toto.
Ia menegaskan DTSEN akan dilakukan dengan metode ground checking, alias pengecekan langsung ke lapangan. Validasi berbasis fakta di lapangan inilah yang akan menjadi dasar tunggal distribusi bantuan ke depan. (ali)
