Tak berhenti di soal absensi, Dedi juga menyentil struktur birokrasi yang ia nilai masih “obesitas” di tingkat atas namun kurus di lini depan. Ia menyoroti banyaknya posisi struktural yang hanya memperpanjang rantai komando, sementara kebutuhan tenaga teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru sering kali terabaikan.
“Yang kita butuhkan itu orang-orang yang bekerja langsung di lapangan, bukan sekadar penumpukan jabatan struktural,” tegas Dedi. Kritik ini membuka borok lama birokrasi: gemuk di jabatan, namun ringan dalam eksekusi program. Akibatnya, realisasi kegiatan sering kali telat dan hanya berakhir sebagai laporan administratif yang rapi di atas kertas, tanpa dampak nyata di akar rumput.
Di luar suasana cair penuh swafoto, forum ini sejatinya adalah ruang konsolidasi yang dingin. Agenda-agenda teknis mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga persiapan pemeriksaan maraton oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menanti di depan mata. Bagi kabupaten/kota seperti Kuningan, pertemuan ini menjadi momen krusial untuk menyelaraskan langkah agar tidak “salah urat” saat diperiksa auditor pusat kelak.
Tuti menilai, pesan Gubernur harus diterjemahkan sebagai paksaan untuk beradaptasi. “Tidak bisa lagi kerja biasa-biasa saja. Harus lebih efektif, lebih lincah, dan hasilnya harus benar-benar terasa oleh warga,” pungkasnya.
Senin itu, Gedung Sate memberikan pelajaran berharga, bahwa silaturahmi paling tulus dalam dunia pemerintahan adalah ketika para pemimpinnya berani bicara jujur tentang kegagalan sistem mereka sendiri. Birokrasi diminta tak lagi bersembunyi di balik dinding kantor, melainkan turun ke jalan, meski dengan kantong yang sedang tidak tebal. (ali)