KUNINGAN — Selasa siang lalu, 16 Desember 2025, suasana Pendopo Kabupaten Kuningan tampak lebih riuh dari biasanya. Namun, di balik sorot lampu panggung dan riasan wajah para finalis, ada sebuah kecemasan yang tenang sebuah refleksi tentang masa depan sebuah gerakan. Hari itu, Pemilihan Duta Genre Kabupaten Kuningan 2025 digelar bukan sekadar untuk mencari wajah baru, melainkan sebagai penanda berakhirnya sebuah era di bawah nakhoda Rizki Aly Santosa.
Bagi Rizki, yang segera menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Forum Genre Kabupaten Kuningan, ajang ini adalah pertaruhan terakhirnya. Ia ingin meninggalkan sebuah warisan (legacy) yang lebih dari sekadar tumpukan piala. Ia menginginkan sebuah sistem partisipasi remaja yang bermakna sebuah konsep yang sering ia sebut sebagai meaningful youth participation.
Di tangan Rizki dan kolektifnya, pemilihan duta ini dibersihkan dari citra kontes kecantikan belaka. Para peserta yang datang dari berbagai pelosok kecamatan di Kuningan tidak hanya diuji cara berjalan atau kebolehan berbicara di depan mik. Mereka masuk ke ruang-ruang karantina yang ketat dengan bedah isu, mulai dari kompleksitas pernikahan dini, karut-marut kesehatan reproduksi, hingga krisis identitas yang menghantui Generasi Z dan Alpha.
Sejak awal, Forum Genre Kuningan menegaskan bahwa mereka tidak sedang mencari selebritas lokal. Mereka mencari agen perubahan. “Masih banyak persoalan remaja yang harus diselesaikan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah,” ujar Iki sapaan akrab Rizki dengan nada bicara yang tegas namun rendah saat memberikan sambutan.
Baginya, Duta Genre adalah perpanjangan tangan solusi di tengah dinamika sosial remaja Kuningan yang kian pelik.
Militansi di Tengah Keterbatasan
Satu hal yang mencolok dari perhelatan tahun ini adalah nafas kemandirian yang nyaris ekstrem. Di tengah keterbatasan anggaran publik, panitia memilih jalan sunyi yaitu swadaya. Forum Genre Kuningan bergerak mencari sponsor swasta dan mengandalkan iuran anggota untuk memastikan panggung di Pendopo tetap tegak berdiri.
Militansi ini pun mendapat pengakuan dari H. Deniawan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan. Dalam waktu hanya satu bulan, organisasi ini sanggup mengeksekusi maraton kegiatan mulai dari seleksi administrasi yang membosankan hingga karantina yang menguras emosi tanpa kehilangan kualitas substansinya.
