“Demokrasi adalah janji untuk menghadirkan suara rakyat menjadi kebijakan publik, penataan dapil yang adil dan pemisahan jadwal pemilu yang bijak adalah ikhtiar agar janji itu lebih mudah ditepati, Kuningan siap menjadi daerah yang proaktif, penyumbang data, ide dan praktik agar representasi politik semakin berkualitas,” ujarnya.
Ia berharap dengan digelarnya kegiatan tersebut dapat melahirkan rekomendasi aplikatif untuk Kuningan sekaligus masukan konsturktif bagi pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan nasional.
Diskusi menghadirkan dua narasumber utama, yakni mantan Anggota KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq, serta Sekretaris Badan Kesbangpol Kuningan, Emup Muplihudin. Keduanya memaparkan perspektif akademis dan praktis mengenai dinamika penataan dapil, keterwakilan wilayah, serta implikasi sistem pemilu terhadap peta politik daerah.
Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta, yang terdiri dari perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, akademisi, dan tokoh daerah, aktif menyampaikan pandangan, kritik, serta rekomendasi. Hal ini menunjukkan semangat partisipatif masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang lebih inklusif dan berintegritas.
FGD tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Kuningan untuk memastikan bahwa penataan daerah pemilihan di Kabupaten Kuningan selaras dengan regulasi nasional, namun tetap memperhatikan kondisi sosial, politik, dan demografis di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil penataan dapil nantinya diharapkan mampu mencerminkan asas keadilan, keterwakilan, dan memperkuat kualitas demokrasi di daerah. (Icu)
